Surabaya, eksklusif.co.id – Sejumlah massa yang mengatasnamakan ‘Koalisi Masyarakat Madura Bersatu’ menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Surabaya, Senin (21/6/2021).
Mereka menyuarakan kritik dan penolakan perihal pemberlakuan kebijakan penyekatan dan pemberlakuan tes antigen bagi semua pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu dari arah Madura menuju Surabaya, sejak 6 Juni 2021 hingga sekarang oleh Pemerintah Jawa Timur dan Pemda Surabaya.
Orator Aksi, Faisol mengatakan, sejak kebijakan penyekatan dan tes antigen bagi semua pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu dari arah Madura menuju Surabaya diberlakukan, warga Madura seolah dipasung dan takut untuk bepergian ke luar Madura.
Menurutnya, adanya kebijakan itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi seolah-olah ingin melindungi warga Surabaya saja dan tidak memikirkan dampak psikologis, serta ekonomi yang dirasakan oleh warga Madura.
“Kami menilai, kebijakan penyekatan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini merupakan kebijakan prematur,” kata Faisol kepada awak media via telepon.
Saran Faisol, mestinya Pemkot Surabaya tidak asal membuat kebijakan yang menimbulkan polemik global bagi warga Madura.
Kata dia, sebelum membuat kebijakan, harusnya Wali Kota Surabaya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah pimpinan, utamanya Bupati Bangkalan dan Pemprov Jatim.
Menurut Faisol, wabah Covid-19 tidak hanya melonjak di Bangkalan dan Surabaya saja, sehingga penanganannya harus bersifat kolaborasi.
“Yang membuat kami sakit hati, kebijakan Eri Cahyadi yang meminta kepada Bupati Bangkalan agar tidak membiarkan warga Bangkalan masuk ke Surabaya tanpa swab,” keluhnya.
“Hal itu membuat stereotip baru bahwa warga Madura banyak yang positif Covid-19,” tambahnya.
Faisol menyarankan, mestinya dalam melakukan penekanan lonjakan Covid-19, cukup menerapkan pola 3T, yaitu Tracing, Treatment, dan Testing.
Namun, kata dia, dalam menerapkan Tracing, Pemkot Surabaya harus memikirkan secara baik metode dan strateginya agar tidak menimbulkan polemik global yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Madura.
“Mari evaluasi kebijakan itu. Kami warga Madura tidak semua positif Covid-19,” pungkasnya.(Sy/Red)
