Pemkab Sampang Kembali Raih Opini WTP LKPD 6 Kali Berturut-turut

Keterangan Foto : Pemerintah Kabupaten Sampang Kembali Menorehkan Prestasi Dengan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

SAMPANG, Eksklusif.co.id – Pemerintah Kabupaten Sampang kembali menorehkan prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Capaian ini merupakan yang ke 6 kalinya berturut-turut sejak tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI

Penghargaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas capaian Opini WTP ini diterima oleh Rudi Arifiyanto S.Sos MA MSE selaku Penjabat (Pj) Bupati Sampang dari Karyadi Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur di kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2023 Kabupaten Sampang kamis 2/5/24

Ikut hadir pada acara tersebut Fadol Ketua DPRD Sampang, H Yuliadi Setiawan S.Sos MM dan Ari Wibowo Inspektur Daerah Kabupaten Sampang

Dalam sambutannya Karyadi Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur mengatakan Penilaian dan Penghargaan Opini WTP diberikan pasca melalui sejumlah tahapan Pemeriksaan LKPD oleh Tim BPK yang bertujuan untuk memberikan Opini atas kewajaran dalam penyajian laporan keuangan

Ia mengucapkan selamat dan mengapresiasi upaya Pemkab Sampang dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah hingga meraih Opini WTP dan diharapkan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan serta motivasi untuk terus memperbaiki pertanggung jawaban APBD secara akuntabel dan transparan

Sementara Rudi Arifiyanto S.Sos MA MSE mengaku ikut bangga atas capaian Opini WTP, bahkan raihan itu sudah enam kali berturut turut sejak tahun 2019

Menurutnya capaian itu merupakan hasil kerja keras jajaran Pemkab Sampang serta Kepemimpinan H Slamet Junaidi mantan Bupati Sampang dan H Abdullah Hidayat mantan Wakil Bupati Sampang

Ia mengucapkan terima kasih dan berharap dengan raihan ini dapat memotivasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang akuntabel serta transparan.

(§P)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *