BOJONEGORO, Eksklusif.co.id — Sebuah kecelakaan kerja (laka kerja) terjadi dalam proyek pembangunan Gedung Yayasan Panti Lansia Ar Rohman yang berlokasi di Dukuh Karang, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, pada Sabtu (31/1/2026).
Proyek yang bersumber dari dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nilai anggaran mencapai Rp1 miliar tersebut menjadi sorotan publik lantaran diduga minim penerapan Alat Pelindung Diri (APD) serta mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, seorang pekerja proyek bernama Zaeni, warga Desa Tanjungharjo, terjatuh dari ketinggian saat melakukan aktivitas pembangunan. Korban segera dilarikan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro untuk mendapatkan penanganan medis.
Sejumlah warga sekitar lokasi menyebutkan, sejak awal pelaksanaan pekerjaan, para pekerja kerap terlihat bekerja tanpa perlengkapan keselamatan standar, seperti helm keselamatan, sabuk pengaman, maupun APD lainnya.
“Pekerja naik ke atas tanpa pengaman. Tidak ada helm, tidak ada tali pengaman. Kami sudah khawatir sejak awal karena risikonya tinggi,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Proyek pembangunan gedung yayasan tersebut diketahui berada di bawah naungan yayasan yang dibina oleh Abdul Wahid, mantan pejabat Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro yang saat ini bertugas di Kemenag Mojokerto. Fakta ini menambah sorotan publik, mengingat proyek bernilai besar tersebut semestinya dilaksanakan dengan perencanaan matang serta pengawasan keselamatan kerja yang ketat.
Selain dugaan pengabaian K3, warga juga mengaku tidak menemukan papan proyek maupun informasi teknis yang memuat keterangan pelaksana kegiatan, nilai anggaran, serta standar keselamatan kerja di lokasi pembangunan.
Insiden laka kerja yang terjadi menjelang jam istirahat siang tersebut memicu desakan agar Dinas Ketenagakerjaan, Dinas PUPR, serta aparat pengawas internal pemerintah segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Evaluasi penerapan K3 dinilai mendesak guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Disnaker Bojonegoro Beri Penjelasan
Menanggapi informasi dugaan kecelakaan kerja tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, menegaskan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban setiap pengelola atau pemberi kerja, termasuk kewajiban menyediakan APD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, Mahmudi menjelaskan bahwa kewenangan pemeriksaan dan penindakan berada pada Pengawas Ketenagakerjaan, yang secara struktural berada di bawah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.
“Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro akan berkoordinasi dan meneruskan informasi ini kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi untuk dilakukan penelusuran serta langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyebab kecelakaan kerja perlu ditelusuri lebih lanjut, baik dari aspek kondisi kerja yang tidak aman maupun cara kerja yang tidak sesuai standar keselamatan.
Pernyataan Pembina dan Ketua Yayasan
Sementara itu, Abdul Wahid selaku pembina yayasan, saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa korban telah dibawa ke rumah sakit dan kebutuhan keluarga korban ditanggung oleh pihak yayasan.
“Korban sudah dibawa ke rumah sakit dan kebutuhan keluarga ditanggung yayasan. Alat keselamatan juga sudah disiapkan, mulai helm hingga tali pengaman sejak awal pekerjaan,” ujarnya.
Namun ia menyatakan bahwa pengelolaan teknis proyek berada di bawah kewenangan ketua yayasan.
“Untuk teknis koordinasi silakan dengan ketua yayasan. Saya hanya pembina dan sudah mengarahkan yang terbaik,” tambahnya.
Terpisah, Burhan selaku ketua yayasan yang berdomisili di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa menurutnya peralatan keselamatan telah tersedia di lokasi proyek.
“Sebenarnya alat lengka. (Dwi/Tim)
