Sidoarjo, Eksklusif.co.id – Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggolo (ALJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/2/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi politik internal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menyusul hubungan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi–Mimik Idayana, yang dinilai tidak harmonis dan semakin memanas.
Kondisi ini disebut berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan serta berdampak langsung pada pelayanan publik.
Dengan menggunakan sound system, para peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, mereka menyoroti kondisi pemerintahan daerah yang dianggap tidak kondusif dan berisiko menghambat pembangunan daerah.
Aliansi menekankan pentingnya menjaga public trust agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat konflik kepemimpinan yang berkepanjangan.
Sejumlah ormas dan LSM yang terlibat dalam aksi tersebut antara lain GRIB Jaya, YALPK, GMBI, KORAK, GMPI, MADAS, URC Gojek, LMPP, PBB, Pemuda Pancasila, hingga ALAS.
Menurut Aliansi, masyarakat Sidoarjo menjadi pihak yang paling dirugikan apabila konflik kepemimpinan dibiarkan berlarut-larut, karena dapat menghambat pelaksanaan kebijakan serta program prioritas daerah.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan ormas dan LSM diterima masuk ke Gedung DPRD Sidoarjo untuk mengikuti audiensi. Meski sempat terjadi dinamika terkait administrasi surat pemberitahuan, situasi tetap dapat dikendalikan dan agenda berjalan kondusif.
Audiensi berlangsung di ruang paripurna DPRD Sidoarjo dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Kayan, H. Warih, dan Suryanto, serta Anggota DPRD Yudi Pratama.
Dalam penyampaiannya, Bramada, perwakilan Aliansi Laskar Jenggolo, menegaskan bahwa konflik antara Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi bersifat personal, melainkan telah berkembang menjadi krisis kepemimpinan yang berdampak luas terhadap stabilitas pemerintahan daerah.
Sementara itu, perwakilan dari GRIB Jaya menilai konflik tersebut berpotensi melumpuhkan birokrasi, menghambat kebijakan strategis pembangunan, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebut kondisi ini sebagai leadership crisis yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, tegasnya.
(Ali)
