Sidoarjo, eksklusif.co.id – Memang kalau kita cernak hingga akhir Oktober lalu, capaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2024 sudah mencapai Rp 4,471 Triliun atau 87,92% dari target terpasang yang dipatok Rp 5.086 Triliun di APBD Perubahan tahun ini.
“Bahkan, kalau mengacu pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) persentase capaiannya malah sudah 91,53%. Data yang saya terima, realisasinya sudah di angka Rp1,938 Triliun sedangkan targetnya Rp 2,118 Triliun,” sebut Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/11/2024) siang tadi.
Dijelaskannya, dari sisi pajak daerah sudah terealisasi pendapatan sebesar Rp 1,157 Triliun. Padahal target yang dibandrol untuk jenis pungutan yang terdiri
dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Parkir, PBB, BPHTB dan sebagainya hal itu sebesar Rp 1,236 Triliun.
Ini berarti Pemkab melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) tinggal memburu pendapatan sebesar Rp 78,4 Miliar untuk bekerja keras bagaimana caranya bisa mencapai target terpasang yang dipatok DPRD Sidoarjo.
Sementara itu, untuk pos Retribusi Daerah baru menuai Rp 708 Miliar dari Rp 811 Miliar yang dicanangkan di APBD. Ini berarti capaiannya masih berada di angka 87% sehingga Pemkab harus menggenjot pendapatan, meskipun pendapatan ini dari sektor ini sebesar Rp 10 Miliar hingga akhir tahun nanti.
Sumber pendapatan lainnya, yakni deviden atas penyertaan modal pada BUMD sudah mencapai Rp 34,716 Miliar. Ini berarti masih ada beban sebesar Rp 3,577 Miliar untuk memenuhi target senilai Rp 38,296 Miliar.
Memang hal ini sudah ditangani oleh Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto. Melihat angka-angka itu, Bambang mengaku sangat optimis sekali juga target pendapatan itu bisa terpenuhi hingga akhir Desember 2024 nanti.
“Bisa jadi hasil akhirnya malah terlampaui,” ucap politisi senior Partai Gerindra tersebut.
Untuk dibuat suatu Frekuensinya, Sisa Lebih didalam Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun ini akan membengkak.
“TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah-red) memperkirakan Silpanya sekitar Rp 452 Miliar. Tapi kita belum tahu, angka itu berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan adanya pengeluaran atau karena program kerja yang tak tergarap. Hal ini bisa menjadi tumpuhan dan perhatian untuk jadi perbandingan yang akan kami cermati nanti,” jelasnya. (Ali)
