Sidoarjo, Eksklusif.co.id – Memasuki semester dua, serapan anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab Sidoarjo terbilang rendah. Kondisi ini mendapat sorotan serius Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih S.M.
“Anggaran tersedia, program juga sudah ada. Ibarate ono duit, tapi gak iso gawe. Ada apa ini?” ujar Abdillah Nasih, Jumat (19/9/2025).
Ia menilai rendahnya serapan anggaran mengindikasikan kinerja eksekutif lamban dan menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola anggaran, padahal tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang diungkapkan Cak Nasih—sapaan akrabnya—rata-rata serapan belanja modal baru mencapai 34,8 persen. Pendapatan daerah baru terealisasi 46 persen, dengan rincian pajak daerah 47 persen dan retribusi 46 persen. Adapun belanja modal untuk gedung dan bangunan hanya terserap 3,18 persen, serta jalan dan jaringan irigasi baru 3,78 persen.
“Padahal memasuki semester dua, serapan belanja modal minimal 50 persen, idealnya 60 hingga 70 persen,” jelasnya.
Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan, masyarakatlah yang akan dirugikan karena tidak bisa segera menikmati hasil pembangunan. DPRD berencana mem-breakdown masalah ini ke seluruh komisi untuk menggelar rapat kerja dengan OPD terkait.
Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab, antara lain sikap kehati-hatian pejabat akibat kebijakan efisiensi pusat, hingga isu mutasi pejabat yang sempat mencuat tiga bulan terakhir.
“Sekarang mutasi sudah berlangsung, jangan sampai pejabat baru beralasan baru menjabat. Semua ada SOP-nya,” tegas Cak Nasih.
Kondisi ini juga disesalkan pemerhati kebijakan publik, Badrus Zaman. Ia mengurai, total anggaran Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2025 mencapai Rp2,3 triliun lebih. Namun hingga pekan kedua September, realisasi baru Rp950 miliar atau sekitar 41,24 persen. Masih ada Rp1,3 triliun lebih yang belum terserap, berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) hingga Rp1 triliun.
“Jika dibiarkan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Mulai pembangunan jalan yang tertunda, layanan kesehatan yang lamban, hingga sekolah rusak yang tak kunjung diperbaiki,” ujarnya. (Ali)
