Sidoarjo, Eksklusif.co.id – Bupati Sidoarjo kembali menggema dengan jargon “islah” atau perdamaian dalam sebuah audiensi yang digelar di Ruang Opsroom Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Senin pagi (5/2/2026).
Di hadapan belasan perwakilan LSM dan organisasi kemasyarakatan (ormas), Bupati Subandi—didampingi dua asisten dan sejumlah kepala OPD—melontarkan narasi rekonsiliasi yang terdengar akrab di telinga publik, khususnya menjelang kontestasi politik.
Dalam audiensi tersebut, isu korupsi, reformasi birokrasi, hingga konflik internal di pucuk pimpinan daerah menjadi sorotan utama. Namun, satu hal paling mencolok adalah berulangnya pernyataan “saya siap islah” yang diucapkan Bupati Subandi lebih dari empat kali.
Pertanyaannya, apakah ini merupakan niat tulus untuk mengibarkan “bendera putih”, atau sekadar retorika semu yang belakangan populer dengan istilah “omon-omon”?
“Ayo berbenah bareng. Sebagai pimpinan daerah, jika saya punya salah kepada Wakil Bupati, saya akan hormat dan minta maaf kepada beliau,” ujar Subandi.
Ia juga meminta para aktivis LSM untuk tidak lagi mengungkit masa lalu dan fokus pada kerukunan demi masa depan Sidoarjo.
Namun, harapan tersebut berbanding terbalik dengan keresahan di akar rumput. Aliansi Peduli Sidoarjo menilai konflik berkepanjangan ini justru menjadikan program-program kerakyatan sebagai alat tarik-ulur kepentingan politik.
“Isin-isini! (Malu-maluin!) Kita anak-anak Sidoarjo sampai harus bersusah payah mendamaikan ‘Bapak dan Ibu’ kita sendiri,” cetus salah satu tokoh LSM dengan nada pedas, merujuk pada Bupati dan Wakil Bupati.
“Talak Tiga” dan Kegagalan Rekonsiliasi. Upaya islah yang diinisiasi oleh Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo bersama gabungan sembilan LSM ini tampaknya menemui jalan buntu. Pasalnya, Wakil bupati Mimik Idayana tidak hadir dalam audiensi tersebut.
Ketidakharmonisan ini kian diperparah oleh kebijakan administratif Subandi yang dinilai otoriter, seperti pelantikan sekitar 260 pejabat eselon tanpa koordinasi substantif dengan wakilnya. Hubungan kedua pemimpin daerah ini pun kini diistilahkan telah mencapai titik “talak tiga”.
“Sudah tiga kali diberi kesempatan untuk kembali ke komitmennya,” tulis Wabup Mimik Idayana singkat melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Selain konflik internal, strategi pengisian jabatan strategis melalui sistem Pelaksana Tugas (Plt) secara masif juga menuai kritik. Langkah ini dianggap sebagai taktik “benteng birokrasi” untuk mengunci loyalitas.
Pejabat berstatus Plt dinilai sangat rentan karena dapat dicopot sewaktu-waktu tanpa prosedur panjang. Kondisi ini menciptakan iklim ketakutan di lingkungan OPD, di mana profesionalisme berpotensi kalah oleh loyalitas personal.
Paradoks Harta dan Realita Administratif. Di balik janji manis islah, tersimpan kontradiksi yang tajam. Subandi kerap menekankan narasi “tidak mencari apa-apa” dari jabatannya. Namun, data administratif justru menunjukkan sebaliknya.
Meski mengklaim kekayaannya berasal dari bisnis properti dan konveksi sejak 2009, penumpukan aset tanah selama masa jabatan dinilai agresif. Berdasarkan data LHKPN, kekayaan Subandi melonjak dari Rp6,6 miliar pada 2019 saat menjabat anggota DPRD, menjadi Rp10,2 miliar pada 2023 saat menjabat Wakil Bupati.
Kenaikan sebesar Rp3,6 miliar dalam kurun empat tahun ini memunculkan tanda tanya besar, terlebih di tengah badai hukum yang sebelumnya menjerat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Sidoarjo kini berada di persimpangan jalan antara pembenahan sistem yang nyata atau sekadar penyelamatan posisi politik. Selama distribusi kekuasaan tidak transparan dan sinkronisasi antara ucapan serta tindakan tidak terwujud, maka “islah” berpotensi hanya menjadi panggung sandiwara yang menyayat hati rakyat.
(Ali)
