BOJONEGORO, Eksklusif.co.id – Polemik di Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kian memanas. Tidak hanya terkait proyek pembangunan jalan rigid beton yang baru selesai dikerjakan namun sudah dibongkar akibat dugaan salah pengiriman material cor, kini muncul dugaan penyimpangan penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2024.
Diketahui, proyek pembangunan jalan rigid beton tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025. Fakta bahwa proyek yang belum lama rampung harus dibongkar kembali memicu sorotan publik terhadap kualitas pekerjaan serta lemahnya pengawasan pelaksanaan proyek desa.
Tak berhenti di situ, perhatian masyarakat kini tertuju pada pengelolaan Dana Desa Tahun 2024. Sejumlah pos anggaran dinilai janggal, di antaranya program penguatan ketahanan pangan desa melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan anggaran Rp30.000.000, serta peningkatan produksi peternakan berupa bantuan kambing dengan nilai Rp65.450.000.
Seorang warga Desa Mori berinisial AG, saat ditemui pewarta, mengaku menemukan kejanggalan dalam realisasi program-program tersebut dan menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.
“Kalau menurut saya pemanfaatan lahan pekarangan sebesar Rp30 juta dan peningkatan produksi peternakan berupa bantuan kambing sebesar Rp65 juta lebih itu kelihatannya tidak mungkin, Mas. Lebih jelasnya tanyakan langsung ke Pak Kades,” terang AG, Kamis (29/1/2026).
Sementara itu, Wahyudi, Kepala Desa Mori, Kecamatan Trucuk, ketika dikonfirmasi pewarta melalui pesan WhatsApp terkait dugaan tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan alias bungkam. Sikap diam kepala desa ini justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Masyarakat Desa Mori berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 tersebut. Warga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas agar dana yang bersumber dari uang rakyat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, bukan diselewengkan. (Dwi)
