Sidoarjo, eksklusif.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah melalui kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025.
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi serta memperbaiki kualitas layanan publik di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, pada Selasa (29/7/2025), bertempat di Ruang Delta Graha.
Acara ini diikuti oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Puskesmas, serta Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Fenny menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan publik yang prima adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi kinerja pelayanan publik sangat penting dilakukan secara rutin agar setiap kekurangan dapat diidentifikasi dan segera diperbaiki,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fenny menjelaskan bahwa PEKPPP bukan sekadar menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP), tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perbaikan dan inovasi pelayanan secara menyeluruh.
“PEKPPP memberikan ruang bagi kita untuk secara berkala mengevaluasi kinerja pelayanan publik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikan,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, PEKPPP mencakup enam aspek utama, yaitu:
-
Kebijakan Pelayanan Publik
-
Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
-
Sarana dan Prasarana
-
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
-
Konsultasi dan Pengaduan
-
Inovasi Pelayanan
Dengan memahami dan menerapkan keenam aspek tersebut, proses evaluasi diharapkan menjadi lebih komprehensif serta menghasilkan rekomendasi konkret untuk peningkatan mutu layanan.
Fenny juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan evaluasi dan perbaikan pelayanan. Menurutnya, pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ramah masyarakat hanya dapat dicapai melalui inovasi berkelanjutan dan keterlibatan semua pihak.
“Saya tekankan bahwa sosialisasi ini bukan hanya tentang angka atau peringkat. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk belajar, berbenah, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil IPP harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, menciptakan inovasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan,” pungkasnya.
(Ali)
