Sidoarjo, eksklusif.co.id – Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono, bersama Kepala Desa Banjarbendo dan warga menjadi penengah dalam polemik akses jalan Perumahan Mutiara Regency dan Mutiara City. Dalam forum warga yang digelar di Gazebo Mutiara Regency, Jumat (22/8/2025), Warih menegaskan bahwa penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Pasalnya, lahan atau jalan yang dipersoalkan telah diserahkan pihak pengembang Perumahan Mutiara Regency kepada Pemkab Sidoarjo sejak tahun 2017. Dengan demikian, kata Warih, Pemkab memiliki kewenangan penuh untuk mencarikan solusi terbaik.
“Ini dinamika yang wajar. DPRD hadir untuk menjembatani aspirasi warga, tetapi keputusan sepenuhnya ada di pemerintah kabupaten karena jalan ini sudah menjadi kewenangan Pemkab Sidoarjo,” ujar Warih Andono, politisi Partai Golkar tersebut.
Pertemuan yang sempat molor dari jadwal ini dihadiri Kepala Desa Banjarbendo Sugeng Bahagia, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga RW 16 Mutiara Regency yang terdampak langsung. Sugeng menegaskan, pihak desa hanya sebatas mendampingi warga karena jalan yang dipersoalkan bukan kewenangan pemerintah desa.
Salah satu tokoh warga, Choirul Chodirin (73), menegaskan bahwa pagar pembatas yang ada bukanlah bentuk penutupan akses jalan, melainkan memang batas kompleks yang sudah ada sejak awal pembangunan. Ia juga menyoroti pentingnya dasar hukum, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin), yang seharusnya menjadi acuan sejak proyek perumahan dirancang.
“Ini negara hukum. Waktu mendesain dan membangun proyek harus jelas akses jalannya. Jangan main-main, semua harus sesuai aturan,” tegas Choirul.
Dalam forum tersebut, perwakilan warga RW 16 juga menyatakan sikap menolak 100 persen pembukaan akses jalan dari Mutiara Regency menuju Mutiara City. Mereka menilai akses langsung berpotensi menimbulkan persoalan lalu lintas, keamanan, dan ketertiban yang merugikan warga.
Pertemuan berlangsung kondusif dengan suasana penuh kehangatan. Aspirasi warga tersampaikan secara langsung kepada DPRD, pemerintah desa, dan diharapkan segera ditindaklanjuti Pemkab Sidoarjo. Warga berharap keputusan yang diambil nanti adil, sesuai aturan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Bagi warga Mutiara Regency, kejelasan soal akses jalan bukan hanya menyangkut kenyamanan tinggal, melainkan juga kepastian hukum. Mereka sepakat semua pihak harus menghormati aturan agar polemik ini tidak berkembang menjadi isu yang memecah belah masyarakat. (Ali)
