Bojonegoro, Eksklusif.co.id – Kecamatan Malo, Bojonegoro, menjadi sorotan masyarakat setelah proyek pembangunan jalan yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) diduga tidak dikerjakan sesuai standar teknis konstruksi. Postingan video TikTok @SurgiKemiri memicu reaksi keras warga dan LSM.
Setelah awak media menghubungi Kepala Desa Kemiri, Anwar Ja’in,,menjelaskan melalui pesan whatsapp
“Niku pihak desa sudah konfirmasi kaleh pihak rekanan yaitu BBM dan pihak rekanan sudah mengklarifikasi dan pembenahan adanya berita niku mas🙏. Maksutnya pihak BBM sudah menerima keluhan masyarakat lewat desa dan pihak BBM sudah menanggapi dan melakukan pembenahan mas🙏.”
Seakan kesalahan tehknis lapangan di limpahkan ke pihak rekanan.
Namun, pernyataan ini justru memicu pertanyaan lebih lanjut tentang Regulasi dari BKKD.
Ketua LSM PIPRB (Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro), Manan, menegaskan bahwa sebenarnya kepala desa tidak bisa melimpahkan kesalahan ke rekanan. “Kalau ada kepala desa mengarahkan kesalahan teknis ke rekanan, kami menyakini bahwa kades itu tidak paham atau berlagak tidak paham” katanya.
Manan menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi BKKD Seharus nya pelaksanaan program BKKD ini dilaksanakan oleh Timlak Desa dan swakelola atau pemberdayaan warga lokal. Sehingga masyarakat bisa memantau dan mengawasi setiap pekerjaan tanpa kebingungan seperti ini.
Sebenarnya yang bisa di tenderkan atau di lelang adalah hanya materialnya saja, bukan semua pekerjaan. Seharusnya pekerja kasarnya diprioritaskan dari warga desa setempat.
Jadi, kalau jawaban kades seperti itu, kami menyakini kalau di desa Kemiri itu ditenderkan semuanya, dan ini jelas pelanggaran aturan, pungkas Mbah Manan sapaan akrabnya, mengakhiri perbincangannya.
Tidak hanya di satu desa Program BKKD Bojonegoro 2025 menggelisahkan sementara peran penting team pelaksana seakan hanya formalitas semata
Warga menuntut transparansi regulasi peraturan yang jelas, agar mereka bisa memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan baik dan benar.
(Dwi)
