BOJONEGORO, Eksklusif.co.id – Proyek pembangunan jalan beton rigid di Desa Kemiri, Kecamatan Malo, yang dibiayai dari APBD melalui program Bantuan Keuangan untuk Kemajuan Daerah (BKKD), kini menjadi sorotan setelah warga mengajukan keluhan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Masyarakat bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Muspika Kecamatan Malo untuk meminta penghentian sementara proses pembangunan.
Kekhawatiran warga muncul setelah mengamati beberapa bagian pengerjaan yang dianggap tidak memenuhi standar. Informasi mengenai kondisi proyek tersebut awalnya menyebar melalui konten di akun TikTok milik salah satu warga, Surgi Kemiri, yang memperlihatkan detail pemasangan wiremesh dan hasil pengecoran yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan. Menurut warga, jalan yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian desa berisiko cepat rusak jika pengerjaan tetap berlanjut dengan metode saat ini.
Surat resmi yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2026 dan ditujukan kepada jajaran Forkopimcam Kecamatan Malo memuat tiga permintaan utama: melakukan peninjauan langsung lokasi proyek yang mencakup RT 005, 006, 007 serta RW 001 dan 002; memverifikasi kesesuaian pengerjaan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan; serta menjalankan audit berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Saya juga telah menghubungi Kapolsek Malo untuk meminta bantuan agar dapat melihat langsung kondisi proyek di lapangan dan memastikan apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan benar,” ujar Surgi saat dihubungi melalui WhatsApp pada hari Kamis (18/1/2026).
Sampai saat ini, keluhan dari masyarakat belum mendapatkan tanggapan yang jelas dari pihak terkait. Kepala Desa Kemiri, Anwar Ja’in, ketika dikonfirmasi pewarta, mengarahkan untuk menghubungi Imam(BBM). Namun, pihak yang diduga sebagai pelaksana proyek tersebut belum memberikan klarifikasi apapun meskipun telah dihubungi berkali-kali.
Masyarakat Desa Kemiri kini menantikan tindakan konkrit dari Tim Mitigasi dan dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan lapangan serta audit teknis menyeluruh. Mereka berharap proyek yang menjadi prioritas Pemkab Bojonegoro ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, bukan hanya fokus pada pencapaian target tanpa memperhatikan kualitas. (Dwi)
