Bojonegoro, Eksklusif.co.id – Jalan Nasional Babat–Bojonegoro hari ini bukan lagi sekadar rusak. Ia telah berubah menjadi arena judi nyawa, tempat keselamatan warga dipertaruhkan setiap kali kendaraan melintas.
Lubang-lubang kejut menganga seperti ranjau darat: tanpa rambu memadai, tanpa penanganan darurat, dan yang paling mencolok—tanpa rasa bersalah dari pemilik kewenangan.
Jalan nasional yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara justru menjelma bukti telanjang absennya tanggung jawab.
Ini bukan lagi soal mutu aspal.
Ini soal negara yang tidak hadir di jalannya sendiri.
Menanggapi kondisi yang dinilai telah melewati batas kewajaran, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, melontarkan instruksi keras kepada seluruh struktur partai untuk turun ke ruang publik dan menyuarakan aspirasi rakyat secara terbuka, Minggu (25/1/2026).
Ia menegaskan, dalih klasik seperti “kewenangan pusat” atau “menunggu anggaran” tidak lagi relevan ketika korban terus berjatuhan.
“Ini bukan lagi soal lubang jalan. Ini soal nyawa manusia. Setiap hari dibiarkan, berarti negara sadar membiarkan warganya bertaruh hidup,” tegas Priyanto.
Menurutnya, pembiaran kerusakan jalan nasional adalah pengingkaran tanggung jawab konstitusional. Jalur Babat–Bojonegoro—urat nadi logistik, kendaraan berat, dan angkutan publik—telah berulang kali memicu kecelakaan serius.
Ironisnya, perbaikan selalu berjalan lebih lambat dibanding jatuhnya korban.
Golkar menegaskan tidak ingin menjadi penonton di pinggir jalan rusak. Karena itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro diperintahkan mengambil langkah nyata, bukan sekadar pernyataan normatif:
— Menggelar aspirasi terbuka di Rumah Aspirasi DPD Golkar Bojonegoro
— Mengirim ultimatum resmi kepada Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, dan BBPJN
— Menembuskan tekanan politik ke Komisi V DPR RI, Gubernur Jawa Timur, hingga Bupati Bojonegoro
Langkah ini dimaksudkan untuk memutus tradisi buruk birokrasi: saling lempar kewenangan sambil membiarkan lubang jalan menghitung korban.
Priyanto juga menyentil keras logika “menunggu proses” yang kerap dijadikan tameng pembiaran.
“Kalau prosedur lebih penting dari nyawa, berarti ada yang salah dalam cara negara bekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan gerakan ini bukan agenda politik murahan, melainkan teriakan etis agar negara kembali ingat siapa yang seharusnya dilindungi, bukan sekadar diadministrasi.
Kasus Jalan Babat–Bojonegoro adalah potret telanjang pembangunan hari ini:
anggaran tersedia, lembaga berlapis, pejabat lengkap—
namun lubang tetap menganga, dan korban tetap berjatuhan.
Lubang-lubang kejut itu bukan hanya menggerogoti aspal,
tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap negara.
Kini publik tak lagi menagih janji.
Mereka hanya menunggu satu hal yang sangat sederhana namun mendesak:
apakah negara akan hadir memperbaiki jalan,
atau terus menunggu korban berikutnya sebagai alarm kejut?
(Dwi/Tim)
