BOJONEGORO, Eksklusif.co.id – Suara itu tak tenggelam di antara protokoler dan tepuk tangan seremonial.
Ia meluncur lantang dari bibir seorang warga, memecah suasana Pendopo Malowopati.Senin (19/1/2026) Adalah H. Surgi, warga Desa Kemiri, Kecamatan Malo, yang pada momen sapa bupati berani menyuarakan kegelisahan kolektif warganya.
Di hadapan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, ia mengadukan dugaan penyimpangan proyek pembangunan jalan rigid beton yang bersumber dari pajak rakyat, dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun 2025.
“Pekerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi. Banyak kejanggalan di lapangan, dan minim keterbukaan informasi publik,” ujar Surgi, lantang, tanpa tedeng aling-aling Aduan itu bukan tanpa dasar.
Proyek jalan rigid beton di Desa Kemiri sebelumnya telah menjadi sorotan publik, bahkan viral di media sosial.
Video amatir memperlihatkan kondisi pengecoran yang menuai tanda tanya: tanah dasar berlumpur, material tak tertata, hingga detail teknis yang dinilai jauh dari standar konstruksi.
Menanggapi aduan tersebut, Bupati Setyo Wahono tidak menutup telinga. Di hadapan warga, ia menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara serius.
“Kepala dinas terkait dan Inspektorat nanti bisa langsung datang ke lapangan. Hasilnya tolong disampaikan ke Pak Surgi,” ucap Bupati, menegaskan sikap terbuka pemerintah daerah.
Pernyataan itu sontak menjadi secercah harapan bagi warga Kemiri—bahwa laporan mereka tak akan berhenti sebagai gema sesaat di pendopo, lalu menguap di lorong-lorong birokrasi.
Namun, di sisi lain, sikap berbeda justru datang dari lembaga legislatif.
Sukur Priyanto, Komisi D DPRD Bojonegoro yang membidangi infrastruktur, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan keterangan konkret. Upaya konfirmasi yang dilakukan pewarta tak membuahkan hasil. Bungkam.
Diamnya wakil rakyat ini menambah panjang daftar tanda tanya publik. Di tengah sorotan terhadap penggunaan uang negara, transparansi dan pengawasan seharusnya berdiri di barisan terdepan—bukan bersembunyi di balik senyap.
Kini, sorotan mata publik tertuju pada langkah Inspektorat dan dinas teknis. Apakah aduan warga akan berujung pada pembuktian di lapangan, atau sekadar menjadi catatan di atas meja? Waktu yang akan menjawab.
Namun satu hal telah pasti: dari Desa Kemiri, suara warga telah naik kelas—dari cor beton ke ruang kekuasaan.
