Sidoarjo, Eksklusif.co.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti rendahnya serapan anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2025, terutama di sejumlah dinas strategis.
Ketua Fraksi Gerindra sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menyampaikan bahwa rata-rata serapan belanja modal hanya mencapai 27,66 persen hingga triwulan ketiga tahun ini.
“Ini adalah cermin dari gagalnya disiplin fiskal serta lemahnya pelaksanaan pembangunan daerah,” tegas Muzayin dalam pernyataannya, Jumat (17/10/2025).
Anggaran Mengendap, Pembangunan Tertunda
Muzayin mengkritik rendahnya realisasi belanja modal sebagai bentuk uang rakyat yang belum bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Anggaran daerah tidak boleh tidur di kas daerah. Uang rakyat yang mengendap berarti pembangunan yang tertunda,” katanya.
Ia juga menilai bahwa proyeksi keuangan dalam APBD 2026 yang disusun oleh Pemkab Sidoarjo terlalu pesimis, mengingat banyak program di tahun 2025 belum berjalan optimal.
Rendahnya Serapan di Dinas Strategis
Berikut rincian rata-rata serapan anggaran belanja modal dari enam OPD strategis:
-
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA):
11,53% – Serapan terendah, proyek jalan, jembatan, dan irigasi belum berjalan optimal. Pengadaan tanah hanya sekitar 1%. -
Dinas Perikanan:
24,09% – Proyek fisik tambak masih tertunda. -
Dinas Kesehatan:
25,14% – Pengadaan alat kesehatan berjalan, tetapi proyek fisik puskesmas terlambat lelang. -
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud):
32,88% – Terutama untuk program rehabilitasi sekolah. -
Dinas Perhubungan:
42,52% – Tertinggi di antara dinas lainnya, didorong oleh percepatan proyek penerangan jalan dan pengadaan armada operasional.
Masalah Sistemik dan Kurangnya Persiapan
Muzayin menyebutkan, persoalan ini bukan hanya teknis, melainkan sistemik, mulai dari:
-
Perencanaan proyek yang tidak matang,
-
Keterlambatan proses tender,
Lemahnya koordinasi antar bidang.“Ironisnya, dinas dengan anggaran terbesar justru menjadi yang paling lambat. PUBMSDA harus menjadi alarm serius. Kalau serapan hanya 11 persen di triwulan ketiga, itu berarti pelaksanaan tidak siap sejak awal tahun,” tegas Muzayin.
Dorongan Evaluasi dan Perbaikan
Fraksi Gerindra mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, sekaligus mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan agar anggaran tidak mubazir.
“Jika tidak segera dibenahi, maka target pembangunan daerah akan terus meleset dan berdampak langsung pada pelayanan publik,” pungkasnya.
(Ali)
