DPR

Kadis Pendidikan di Panggil DPRD Terkait Banyaknya Anak Tidak Sekolah di Sidoarjo

524
×

Kadis Pendidikan di Panggil DPRD Terkait Banyaknya Anak Tidak Sekolah di Sidoarjo

Share this article
Keterangan Foto: Rapat Terkait ATS di Sidoarjo

Sidoarjo, eksklusif.co.id – Tidak bisa untuk dipungkiri bahwa ternyata di Sidoarjo saat ini banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang selanjutnya, juga ada anak tidak sekolah dengan alasan banyak hal, dari fenomena ini DPRD Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan temuan bahwa Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sidoarjo, sampai menduduki peringkat ke-12 di Jawa Timur.

Memang ini adalah sebuah persoalan yang kompleks, dan tidak mudah untuk mendapatkan solusi, dalam pelaksanaan anak yang artinya butuh proses yang sangat lama dan menguras tenaga dan pikiran. Kalau mengacu di Disducapil dan Dinas P3AKB Sidoarjo akan segera mendata jumlah ATS di kota delta saat ini. Pada Senin (30/12/2024),

Dari Komisi D DPRD Sidoarjo memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdikbud) Sidoarjo Dr Tirto Adi untuk hearing di kantor DPRD Sidoarjo. Seluruh kepala sekolah (Kasek) SMP negeri juga menghadiri acara tersebut dikarenakan ada Undangan dan jumlahnya ada 47-an Kasek yang datang. Namun, Tirto Adi tidak hadir dan diwakili oleh Sekretaris Disdikbud Ronny Juliano.

Pendapat Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso membuka rapat dengar pendapat (hearing) dengan clue tegas. Evaluasi Gubernur Jatim terhadap APBD Sidoarjo 2025 harus diperhatikan. Khususnya tentang jumlah ATS yang masuk kategori memprihatinkan (31/12/2024).

Hal ini sangat fantastis jumlahnya, berdasarkan survey, ada ribuan anak yang tidak sekolah di Sidoarjo, maka dari itu sudah menjadi perhatian dan tentunya hal ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah.

Dari Legislator PAN tersebut meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo untuk memaparkan dan pendapat tersebut harus melalui langkah-langkahnya.

Sekretaris Disdikbud Ronny Juliano menjelaskan, jumlah ATS yang telah dipilahkan Disdikbud sekitar 2.600 anak. Baik lulus maupun drop out SD dan SMP. Kalau pendapat dari ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menekankan kepada Dinas Pendidikan Sidoarjo, untuk segera mencarikan solusi dan bagaimana caranya agar dikoordinasikan lagi atas permasalahan ini.

”Tidak ada alasan apa pun warga Sidoarjo tidak bisa sekolah. Apalagi alasan miskin. Tidak boleh ada lagi,” tegas Bangun Winarso yang mendampingi Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori.

Kepala-kepala SMP negeri juga telah melacak berbagai sebab mengapa ada anak tidak sekolah. Tempat tinggal dan alasan mereka sampai dilacak. Solusinya adalah mereka diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan di lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik Pemkab di Grinting, Tulangan.

Namun, Ronny memastikan kapasitasnya tidak cukup. Sarana dan prasarananya kurang. lebih-lebih tenaga pendidiknya cuma dua orang. Satu mau pensiun, satu lagi ASN yang masih baru.

”Kami punya keterbatasan untuk merekrut ASN baru,” ungkap Ronny.

Untuk sarana dan prasarana belajar, Disdik Sidoarjo berkoordinasi dengan kepala-kepala desa. Balai desa diminta diizinkan menjadi tempat belajar. Khususnya buat anak-anak tidak sekolah yang tinggal jauh dari Kecamatan Tulangan. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang transport untuk belajar. Cukup datang ke balai desa.

”Solusi lainnya mereka ikut PKB (Pusat Kegiatan Belajar) yang berbayar,” kata Ronny.

Mendengar itu, Bangun Winarso menyatakan siapa mendukung upaya-upaya Disdikbud Sidoarjo. Kalaupun harus berbayar, APBD akan diarahkan untuk membantu mereka. Diperkirakan, biaya masuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) tidak besar.

Untuk Paket B pendaftaran sekitar Rp 300 ribu dan biaya belajar Rp 3 jutaan. Adapun paket C, biaya pendaftaran Rp 350 ribuan dan biaya belajarnya Rp 4 jutaan. APBD Sidoarjo mampu mengalokasikan itu.

”Tapi, apakah benar mereka tidak sekolah murni karena tidak punya biaya,” kata Bangun.

Kepala-kepala SMP negeri dipersilakan menyampaikan kondisi yang terjadi sekolah masing-masing. Bagaimana hasil pelacakan mereka. Di Kecamatan Tarik, misalnya, disebutkan ada 138 anak tidak sekolah.

Kepala SMPN 1 Tarik Sulih Prihatiningsih menyebutkan di sekolahnya tidak ada siswa drop out. Yang ada adalah dua siswa kelas VII yang belum mau masuk sekolah hingga sekarang.

Tempat tinggalnya satu kampung dengan lokasi SMPN 1 Tarik. Dari pihak Sekolah sudah turun tangan. Mendatangi rumah untuk pengecekan keadaan rumahnya,” tambahnya. (Ali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *