Medan, eksklusif.co.id – Bertransformasinya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Keimigrasian dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), membuat jajaran di bawahnya mengalami masa transisi struktur organisasi. Hal tersebut menjadi fokus bahasan Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja (kunker) reses masa persidangan I Tahun 2024 – 2025, ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sumatera Utara (Sumut), Senin (09/12/2024).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengatakan masih banyak pekerjaan konsolidasi terkait pemecahan kementerian yang harus disiapkan.
“Kami harap seluruh jajaran tetap bisa bekerja di tengah masa transisi,” ujar Sugiat di Kanwil Kemenkum Sumut, Medan.
Selain itu, lanjut Sugiat, melalui kunjungan ini, DPR RI menerima aspirasi mendukung agar dapat memastikan bahwa jajaran di bawah yang mengalami transformasi kementerian mampu menjalankan peran barunya dengan optimal.
Selanjutnya Anggota Komisi XIII DPR RI fraksi PDIP, Marinus Gea, menambahkan bahwa penataan SDM harus diatur dengan tepat demi keefektifan dan efisiensi kinerja di tengah masa transisi.
“Kami menyampaikan kepada yang bertanggung jawab atas penempatan SDM, bahwa dibutuhkan kepastian siapa ditempatkan di mana, agar muncul ketenangan batin dan keikhlasan dalam bekerja di tengah kemantapan struktur organisasi,” tegas Marinus.
Penempatan SDM, lanjutnya, harus diatur betul dan disesuaikan dengan sistem yang sudah berlaku sebelumnya. “Itu menjadi bentuk pengawasan dari kami selaku perwakilan rakyat,” ujar Martinus.
Menanggapi kesiapan masa transisi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna, mengatakan jajaran kanwil Kemenkum Sumatera Utara akan mengoptimalkan kesiapan di tengah masa transisi kementerian.
“Kami sudah mendapat hibah berupa bangunan untuk gedung kanwil sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, juga kami fokus pada penataan kelembagaan, dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Agung saat sesi pemaparan.
“Kami mohon kepada bapak ketua dan anggota komisi XIII DPR RI untuk memberi dukungan, baik anggaran maupun pemenuhan SDM, hingga kebijakan-kebijakan yang bersifat solutif lainnya,” lanjut Agung.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, berharap bahwa di tengah masa transisi ini, seluruh jajaran mampu beradaptasi dengan keadaan.
“Masa transisi tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berkinerja dengan baik, diperlukan adanya komitmen dari diri seluruh SDM di bawah Kementerian Hukum,” tegas Ronald di kesempatan yang sama.
Di akhir acara, Sugiat Santoso mewakili komisi XIII mengapresiasi kesiapan transisi kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terutama dalam persiapan gedung kantor untuk 4 kanwil, penataan kelembagaan, penataan SDM dan BMN.
Turut hadir dalam rombongan kunker, Adik Sasongko dari fraksi partai Gerindra; Marinus Gea dari fraksi PDIP; Yasonna H. Laoly dari fraksi PDIP; Rapidin Simbolon dari fraksi PDIP; Samsul Bahri Tiyong dari fraksi partai Golkar; Muslim Ayub dari fraksi partai Nasdem; Almuzzammil Yusuf dari partai PKS; Arisal Azis dari partai PAN, dan ; Raja Faisal Manganju Sitorus dari fraksi partai Demokrat. (Red)
