Sidoarjo, eksklusif.co.id – Polemik mutasi dan rotasi 61 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo kian memanas. Bupati Subandi menegaskan kebijakan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9/2025), sudah sesuai aturan dan mendapat verifikasi dari BKN Jawa Timur.
“Mutasi ini sudah sesuai mekanisme. Tujuannya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi,” ujar Subandi di Kecamatan Waru, Minggu (21/9/2025).
Namun, Wakil Bupati Mimik Idayana menilai mutasi tersebut cacat prosedur. Ia mengaku tidak dilibatkan dalam Tim Penilai Kinerja (TPK) dan hanya mengetahui daftar pejabat yang dimutasi dari media.
“Saya sangat menyayangkan, kesepakatan awal hanya untuk 31 jabatan kosong, tetapi tiba-tiba jumlahnya menjadi 61 orang tanpa pemberitahuan,” tegas Mimik.
Mutasi ini menyentuh sejumlah posisi strategis, termasuk Kepala Bappeda dan Kepala BKD. Kehadiran perwakilan BKN dalam pelantikan disebut Subandi sebagai bukti prosedur sudah sah. Namun, kekecewaan Wabup Mimik kian menajam, terlebih dugaan penyalahgunaan wewenang staf pribadi bupati juga belum ditindaklanjuti. (Ali)
