Sidoarjo, eksklusif.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair Inklusif Hybrid yang ditujukan khusus bagi para penyandang disabilitas. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 21 hingga 22 Oktober 2025, bertempat di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo.
Sebanyak sepuluh perusahaan lokal berpartisipasi dalam bursa kerja ini dan menyediakan 108 lowongan pekerjaan yang terbuka bagi para penyandang disabilitas. Di hari pertama pelaksanaan, tercatat 150 pencari kerja disabilitas telah mendaftarkan diri melalui portal resmi milik Pemkab Sidoarjo: https://siapkerja.sidoarjokab.go.id. Melalui platform ini, peserta dapat memilih lowongan yang sesuai dan langsung mengajukan lamaran pekerjaan secara daring.
Wujud Komitmen Kesetaraan
Acara pembukaan Job Fair dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Ainun Amalia, yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi. Hadir pula Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih yang turut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Ainun Amalia menegaskan bahwa penyelenggaraan Job Fair Inklusif ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan kesetaraan akses kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Kita percaya bahwa setiap individu, termasuk teman-teman penyandang disabilitas, memiliki potensi, semangat, dan kemampuan luar biasa untuk berkontribusi di dunia kerja,” ucap Ainun.
Tekan Pengangguran, Hadapi Tantangan
Menurut data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo mengalami penurunan signifikan dari 8,05% pada 2023 menjadi 6,49% pada 2024. Pemerintah Kabupaten menargetkan angka ini bisa ditekan lebih lanjut menjadi 5,40% di tahun 2025. Namun, Ainun mengingatkan bahwa meskipun terjadi perbaikan, tantangan seperti kesenjangan keterampilan dan terbatasnya akses kerja inklusif masih menjadi PR bersama.
Ia juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih bekerja di sektor informal atau dalam usaha keluarga kecil. Keterbatasan fasilitas publik, lingkungan kerja yang belum ramah disabilitas, serta stigma sosial menjadi hambatan utama dalam mewujudkan inklusivitas ketenagakerjaan.
Susun Road Map Ketenagakerjaan Inklusif
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Sidoarjo tengah menyusun road map pasar kerja inklusif, yang mencakup:
-
Peningkatan kesempatan kerja,
-
Pengurangan diskriminasi,
-
Penyediaan fasilitas kerja yang ramah disabilitas.
Ainun menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak, di mana:
-
Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator,
-
Dunia usaha menyerap tenaga kerja inklusif,
-
Komunitas disabilitas menjadi mitra advokasi,
-
Perguruan tinggi menyediakan riset dan pelatihan vokasi.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses kerja bagi kelompok rentan dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” tambahnya.
Dukungan DPRD Sidoarjo
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih, menyambut baik inisiatif ini dan menyebutnya sebagai langkah luar biasa dari Pemkab dalam mendorong inklusi sosial di dunia kerja. Ia juga mengingatkan bahwa pada akhir 2024 lalu, DPRD Sidoarjo telah mengesahkan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penghormatan dan Perlindungan Disabilitas, yang menjadi dasar hukum kuat untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas di wilayah Sidoarjo.
“Setiap warga negara memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk bekerja. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada perusahaan yang sudah membuka lowongan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan satu kali, namun menjadi program berkelanjutan. Ia bahkan menargetkan agar di tahun 2026, job fair inklusif dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas diperbanyak.
Menjadi Contoh Daerah Progresif
Melalui kegiatan ini, Pemkab Sidoarjo berharap bisa menjadi contoh daerah yang progresif dalam mengintegrasikan prinsip inklusivitas ke dalam pembangunan daerah, sekaligus menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan hambatan.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum awal untuk membangun dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial bagi semua,” tutup Ainun (Ali)
