BOJONEGORO, Eksklusif.co.id – Proyek jalan beton rigid di Desa Kemiri, Kecamatan Malo, kini berada di pusaran kontroversi. Program yang didanai APBD melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) ini tidak lagi sekadar urusan infrastruktur, melainkan berkembang menjadi benturan persepsi antara otoritas kecamatan dan suara kritis warga.
Camat Malo, Agus Saiful Aris, pasang badan saat dikonfirmasi salah satu awak media terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam keterangannya, Agus menegaskan bahwa secara administratif dan fisik, pekerjaan di lapangan telah memenuhi standar. Namun, ia justru melontarkan pernyataan menohok mengenai motif di balik kritik warga.
“Sudah tadi saya ke sana kerjaannya bagus orang yang kemarin itu memang ada dendam pribadi dengan kades gara-gara njago kades 4x gak jadi di surui aja,” ungkap Agus (21/1/2026).
Pernyataan ini seolah menggiring opini bahwa riuh rendah protes warga hanyalah residu kekalahan politik, bukan murni koreksi atas kualitas bangunan.
Meski Camat menyatakan proyek “berjalan baik,” narasi tersebut bertabrakan keras dengan bukti visual yang beredar. Rekaman video milik Surgi, seorang warga setempat, menunjukkan anomali teknis yang kasat mata. Hal ini memicu spekulasi publik: Apakah Camat sedang melakukan pengawasan objektif atau justru sedang “pasang badan” untuk menutupi kekurangan rekan sejawat di tingkat desa?
Meskipun Camat mengklaim Inspektorat telah melakukan cross-check, warga di lokasi justru tidak melihat atau mengetahui adanya proses pemeriksaan transparan tersebut.
Surgi, sebagai sosok yang paling vokal, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp ia membantah narasi bahwa dirinya bukan mencari kesalahan, tapi ia hanya menanyakan apakah pekerjaan proyek tersebut sudah sesuai dengan standar teknisnya. Hingga saat ini, ia merasa aspirasinya digantung tanpa kejelasan.
“Saya belum mendapat verfikasi resmi dari inspektorat maupun OPD lainya mas,” tegas Surgi.
“Kalau inspektorat habis sidak dari Desa kemiri saya juga tidak tahu karena saya tidak di konfirmasi,” imbuhnya.
Upaya mengaitkan kritik warga dengan “gagalnya pencalonan kades” merupakan strategi klasik untuk mendiskreditkan narasumber (ad hominem). Namun, dalam transparansi anggaran publik, kualitas beton tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, melainkan oleh spesifikasi teknis.
Selama Inspektorat belum membuka hasil audit secara transparan ke masyarakat, aroma ketidakberesan pada proyek BKKD Desa Kemiri ini akan terus menjadi bola liar yang merugikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
(Dwi)
