JAKARTA, eksklusif.co.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Agenda ini digelar di tengah gelombang aksi massa di sejumlah daerah yang belum sepenuhnya mereda, sehingga menjadi momentum penting untuk konsolidasi politik nasional.
Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. Dari unsur lembaga negara tampak Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan para ketua umum parpol telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Tindakan itu meliputi pencabutan keanggotaan, penghapusan sebagian tunjangan, hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Terhitung Senin, 1 September 2025, para anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru akan dikenai sanksi. Beberapa kebijakan DPR, termasuk tunjangan dan kunjungan kerja luar negeri, juga akan dihentikan,” ujarnya.
Prabowo menekankan pentingnya para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan kebebasan berpendapat tetap dijamin undang-undang maupun instrumen internasional, selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam ICCPR Pasal 19 dan UU Nomor 9 Tahun 1998. Aspirasi bisa disampaikan secara damai,” tegasnya. (Tutik)
