Surabaya, Eksklusif.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mempercepat penyelesaian data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan target menuntaskan 181.867 Kartu Keluarga (KK) pada 31 Maret 2026. Dalam pendataan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah melakukan survei di kawasan perumahan elite atau cluster premium yang selama ini cenderung tertutup.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam pendataan di cluster elite. Untuk membuka akses perumahan mewah, Pemkot Surabaya melakukan pendekatan dengan kekuatan tiga pilar kecamatan, yaitu camat, kapolsek, dan Danramil.
Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) yang memiliki hubungan kerja dengan pengembang di Kota Pahlawan.
“Kami terus melakukan edukasi dan upaya bersama tiga pilar agar mereka yang tinggal di perumahan elite bisa membuka diri untuk melakukan pengawasan dan melengkapi DTSEN,” kata Eddy, Jumat (20/2/2026).
Eddy menyampaikan, kepada warga Kota Surabaya yang merasa belum disurvei diimbau untuk melakukan konfirmasi mandiri sebelum 31 Maret 2026. Proses ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama melalui laman resmi surabaya.go.id , dengan memasukkan NIK, tanggal lahir, serta alamat domisili saat ini.
Kemudian, cara kedua adalah mendatangi kantor kelurahan setempat untuk melapor secara langsung. Ia menegaskan bahwa konfirmasi ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga agar warga mendapatkan intervensi yang tepat.
“Setelah warga mengisi data, dalam waktu maksimal satu minggu tim surveyor akan menghubungi nomor ponsel yang didaftarkan untuk melakukan survei ulang ke lokasi domisili mereka,” tambahnya.
Selain itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi langkah cepat Pemkot Surabaya yang juga menyediakan layanan online bagi warga sebagai upaya jemput bola untuk menyelesaikan DTSEN. Namun, ia mendesak pentingnya melibatkan asosiasi seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk menjembatani tim survei dengan pengelola perumahan.
“Kemarin kami menjumpai fenomena di mana pengelola cluster perumahan menutup diri. Tapi setelah kita edukasi, akhirnya mereka membuka pintu seluas-luasnya,” ujar Yona.
Menurutnya, survei DTSEN tidak hanya diperuntukan untuk warga prasejahtera atau dalam kategori desil 5 ke bawah, tetapi warga di cluster premium (desil 5 ke atas) sebenarnya juga membutuhkan pendataan ini.
“DTSEN diperlukan untuk berbagai urusan privat, termasuk administrasi perbankan dan layanan publik lainnya. Semua warga negara tanpa memandang status ekonomi wajib terdata agar database kota akurat,” tegasnya.
Untuk diketahui, Pemkot Surabaya telah melakukan pendataan DTSEN kepada 1.026.192 KK atau sekitar 83 persen dari total sasaran. Sementara itu, 17 persen lainnya masih dalam proses konfirmasi dan percepatan pendataan. (Red/Muis)
