Pemerintah

Bupati Subandi Tegaskan Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Bebas Gratifikasi

×

Bupati Subandi Tegaskan Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Bebas Gratifikasi

Sebarkan artikel ini
Foto: GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa

Sidoarjo, eksklusif.co.id l 18-11-2026
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan desa.

Seluruh pemerintah desa diminta mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Komitmen pemberantasan korupsi juga ditegaskan melalui kebijakan. zero tolerance terhadap gratifikasi.

Pesan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman,

Pada saat mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo,

Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo tersebut

Menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Ainur Rahman menegaskan bahwa 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan

Merupakan ujung tombak pelayanan publik..

Karena itu, setiap rupiah anggaran desa harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Terlebih, di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun,

Pemerintah desa dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,

Penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain akuntabilitas keuangan, Pemkab Sidoarjo juga menegaskan komitmen membangun pemerintahan desa yang berintegritas.

Salah satunya melalui penerapan kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi.

Ainur Rahman turut mengapresiasi Desa Kwangsan yang tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Tak hanya itu, enam desa juga ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026.

Keenamnya yakni Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Desa Keboananom di Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Desa Sumput di Kecamatan Sidoarjo.

Sementara itu Inspektur Kahunaten Sidoario Andiar Suriadianto memanarkan hasil,”Jelasnya…..(Ali)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *