Purwakarta, eksklusif.co.id – Berbagai rangkaian kegiatan dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Nina Herlina, bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah, sinergi dan koordinasi yang kuat di bawah kepemimpinan Plh. Sekda, diharapkan membawa Purwakarta menuju arah yang lebih baik dan sejahtera.
Rangkaian kegiatan tersebut, meliputi pembukaan Diklat Sertifikasi Certified Government Risk Specialist (CGRS), Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penuntasan Tuberkulosis (TBC), Sosialisasi Draft Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal di Kabupaten Purwakarta, serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), Senin (29/9/ 2025).
Serangkaian agenda strategis itu, mencakup berbagai aspek penting pembangunan daerah, baik peningkatan kompetensi SDM hingga penanganan isu-isu sosial. Pembukaan Diklat Sertifikasi CGRS salah satu fokus utamanya.
Hal itu, langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam membekali para pengelola risiko daerah dengan kompetensi yang mumpuni, sejalan dengan era pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis. Diklat itu digelar di Aula Wikara 1 BKAD diikuti 15 peserta dari berbagai dinas.
“Dasar pelaksanaan kegiatan ini Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 912.05/Kep.363.A-Adbang/2022 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta,” ungkap Nina Herlina.
Diklat ini, diharapkan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat semakin kompeten dan mampu mengelola risiko dengan lebih baik. Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta para narasumber yang memberikan materi.
Selain itu, Plh. Sekda juga mengikuti Vicon Rakor bersama Mendagri terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penuntasan TBC, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di jam berbeda, Sosialisasi Draft Peraturan Bupati dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Sektor Informal di Kabupaten Purwakarta, Menurutnya, hal ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
“Kegiatan ini merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang selama ini belum terjangkau oleh program jaminan sosial formal. Fokus utama adalah pada sektor informal, yang kerap kali menghadapi risiko kerja tinggi tanpa jaring pengaman yang memadai,” jelas Nina.
Pihaknya menegaskan, pentingnya sinergi yang erat antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan lembaga terkait.
“Sinergi ini sangat krusial guna memastikan bahwa perlindungan sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama para pekerja di sektor informal yang memiliki tingkat kerentanan risiko kerja yang signifikan,” ucapnya.
Selanjutnya, agenda draft Peraturan Bupati, dirangkaikan dengan penandatanganan PKS antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mitra kerja yang akan terlibat dalam implementasi program. Penandatanganan bukti nyata komitmen bersama dalam menyediakan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja informal di wilayah tersebut.
Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini diidentifikasi sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Purwakarta yang lebih sejahtera dan terlindungi.
“Inisiatif ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja yang merasa lebih aman dan terjamin,” kata Nina.
Secara spesifik, program ini diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun jaminan hari tua bagi para pekerja (Laela)
