Sidoarjo, eksklusif.co.id – Dalam pelaksanaan LSM GAS suasana hearing Komisi D DPRD Sidoarjo pada Senin (30 Desember 2024) melakukan penyelesaian persoalan anak tidak sekolah di Kabupaten Sidoarjo Jumlahnya ribuan anak.
Maka ini tidak mudah mengatasi permasalahan yang Anak Tidak Sekolah (ATS) sampai jadi pengangguran yang nantinya bisa menimbulkan rasa malu dan ini sangat memprihatinkan karena jumlahnya ATS di Sidoarjo banyak sekali.
Apalagi kalau menurut data yang ada bahwa kabupaten Sidoarjo ini menempati peringkat ke-12 di Jatim, Pendapat pihak Komisi D DPRD Sidoarjo dan Disdikbud Sidoarjo berupaya serius mencarikan solusinya. Dari jumlah Saturibuan ATS terus dilacak. Disdukcapil dan Dinas P3AKB Sidoarjo akan dipanggil juga.
Senin (30 Desember 2024), Komisi D DPRD Sidoarjo memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdikbud) Sidoarjo Dr Tirto Adi untuk hearing di kantor DPRD Sidoarjo. Dari Seluruh kepala sekolah (Kasek) SMP negeri juga diundang. Ada perwakilan sampai 47-an Kasek yang datang. Namun, Tirto Adi tidak hadir dan diwakili oleh Sekretaris Disdikbud Ronny Juliano.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso membuka rapat dengar pendapat (hearing) dengan clue tegas. Evaluasi Gubernur Jatim terhadap APBD Sidoarjo 2025 harus diperhatikan. Khususnya tentang jumlah ATS yang masuk kategori kalau dilihat oleh warga dan masyarakat kok sungguh sangat memprihatinkan.
Jumlahnya ada Saturibuan anak yang putus sekolah ATS. APBD Sidoarjo tinggi. Akan tetapi ternyata kok masih ada anak yang tidak sekolah. Maka hal Itu seharusnya tidak terjadi kalau hal ini di Kabupaten Sidoarjo.
”Tidak ada alasan apa pun warga Sidoarjo tidak bisa sekolah kalau melihat didalam rumah saya apalagi mempunyai alasan miskin, tidak boleh ada lagi,” tegas.
Bangun Winarso yang mendampingi Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori. Legislator PAN tersebut meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo memaparkan langkah-langkahnya.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori memimpin hearing bersama Wakil Ketua Komisi D Bangun Winarso. Sekretaris Disdikbud Ronny Juliano menjelaskan lagi. Jumlah ATS yang telah dipilahkan Disdikbud sekitar 2.600 anak.
Baik yang lulus maupun drop out dari sekolah SD dan SMP. Kepala-kepala SMP negeri juga telah melacak berbagai penyebab mengapa kok masih ada anak yang tidak sekolah pasti ada saja alasannya saya orang miskin.
Tempat tinggal serta di dalam keadaanya boleh-boleh saja untuk bisa dilakukan dengan pelacakan sampai kalau solusinya adalah mereka diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan di lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik Pemkab di Grinting, Tulangan.
Namun, Ronny memastikan kapasitasnya tidak cukup. Sarana dan prasarananya masih kurang. Lebih-lebih tenaga pendidiknya cuma dua orang. Satu mau pensiun. Satu lagi ASN yang masih baru.
”Kami punya keterbatasan untuk merekrut ASN baru,” ungkap Ronny.
Untuk sarana dan prasarana belajar, Disdikbud Sidoarjo berkoordinasi dengan kepala-kepala desa. Kalau di Balai desa diminta diizinkan menjadi tempat belajar. Khususnya buat anak-anak tidak sekolah yang tinggal jauh dari Kecamatan Tulangan. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang transpor untuk belajar. Cukup datang ke balai desa.
”Solusi lainnya mereka ikut PKB (Pusat Kegiatan Belajar) yang berbayar,” kata Ronny.
Ronny Juliano memaparkan data dan konsep tentang ATS saat hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo. Mendengar pendapatnya Bangun Winarso menyatakan siap mendukung upaya-upaya Disdikbud Sidoarjo.
Kalaupun harus berbayar, APBD akan diarahkan untuk membantu mereka. Diperkirakan, biaya masuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) tidak besar. Untuk Paket B pendaftaran sekitar Rp 300 ribu dan biaya belajar Rp 3 jutaan. Adapun paket C, biaya pendaftaran Rp 350 ribuan dan biaya belajarnya Rp 4 jutaan. APBD Sidoarjo mampu mengalokasikan itu.
”Tapi, apakah benar mereka tidak sekolah murni karena tidak punya biaya,” kata Bangun.
Kepala-kepala SMP negeri dipersilakan menyampaikan kondisi yang terjadi sekolah masing-masing. Bagaimana hasilnya didalam pelacakan mereka. Demikian hal ini Kecamatan Tarik, misalnya, disebutkan ada 138 anak tidak sekolah.” tambahnya. (Ali)
