SIDOARJO, Eksklusif.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat iklim investasi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kepastian bagi para pelaku usaha. Di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi, berbagai upaya dilakukan agar investasi di Kota Delta tetap tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp 3,77 triliun. Capaian tersebut menjadi modal positif untuk mencapai target investasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 15,7 triliun.
Kontributor terbesar realisasi investasi berasal dari sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 716,12 miliar. Disusul sektor industri logam dasar dan barang logam bukan mesin sebesar Rp 675,22 miliar, industri makanan Rp 637,13 miliar, industri karet dan plastik Rp 416,73 miliar, serta industri kertas dan percetakan sebesar Rp 396,46 miliar.
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, Ridho, mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha, khususnya dalam pelaporan realisasi investasi agar data yang tercatat valid dan akurat.
“Kami melakukan jemput bola kepada pelaku usaha untuk memberikan pendampingan pelaporan investasi. Tujuannya agar data yang masuk valid dan pelaporannya benar, sehingga catatan realisasi investasi yang kami miliki dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Pendampingan tersebut dilakukan secara intensif pada setiap periode pelaporan triwulanan. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga aktif memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi investor, mulai dari persoalan perizinan hingga koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait.
“Kami tidak berhenti hanya pada penerbitan izin. Ketika ada pelaku usaha yang mengalami kendala atau membutuhkan fasilitasi koordinasi dengan dinas teknis dalam proses perizinan, kami siap membantu hingga persoalan tersebut terselesaikan,” jelasnya.
Menurut Ridho, pemantauan terhadap pelaku usaha dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap kendala yang muncul di lapangan dapat segera ditangani. Pendampingan juga terus dikawal hingga proses penyelesaiannya tuntas.
Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo menjalin koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (P2CKTR) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memetakan pelaku usaha yang telah memiliki izin sekaligus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan perizinan.
Pendekatan kolaboratif juga diterapkan kepada pelaku usaha mikro di tingkat kecamatan dan desa melalui layanan jemput bola. Layanan tersebut mencakup pendampingan pengurusan perizinan usaha, PIRT, sertifikasi halal, pendaftaran merek dagang hingga akses layanan perbankan.
Di tingkat regional, Pemkab Sidoarjo juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Investasi/BKPM agar pelaporan serta pengawasan investasi berjalan secara sinkron. Kolaborasi ini dinilai penting mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah industri yang menjadi penopang utama realisasi investasi di Jawa Timur bersama Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan.
Melalui pendampingan yang konsisten, kemudahan layanan, serta dukungan penuh dari Bupati Subandi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimistis target investasi sebesar Rp 15,7 triliun pada tahun 2026 dapat tercapai.
(Ali)
