Pemerintah

Sidoarjo Tancap Gas Digitalisasi Pembayaran, Bupati Subandi: Semua Harus Transparan dan Modern

40
×

Sidoarjo Tancap Gas Digitalisasi Pembayaran, Bupati Subandi: Semua Harus Transparan dan Modern

Sebarkan artikel ini

Sidoarjo, eksklusif.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengoptimalkan digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) demi percepatan pembangunan.

Data Bank Indonesia mencatat, Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) Kabupaten Sidoarjo pada 2023 mencapai 98,3 persen, naik menjadi 99,3 persen di 2024.

Bupati Sidoarjo, Subandi, mengajak seluruh kepala desa dan kepala puskesmas rutin mensosialisasikan sistem pembayaran non-tunai. Menurutnya, hal ini akan membentuk budaya transaksi digital di masyarakat, mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi, layanan puskesmas, hingga belanja di warung UMKM.

“Mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Dengan begitu, layanan publik lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” kata Subandi saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (13/8/2025).

Ia juga mendorong penggunaan QRIS di seluruh lini pemerintahan.

“Kita tidak perlu lagi datang ke bank untuk membayar. QRIS sudah cukup mempermudah dan mempercepat layanan,” ujarnya.

Bupati Subandi mengingatkan perangkat desa untuk mematuhi regulasi penggunaan anggaran agar terhindar dari masalah hukum.

“Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Seluruh kepala desa harus memastikan regulasi berjalan dengan benar sehingga peningkatan PAD dapat dimulai dari desa, kecamatan, hingga berdampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ridzky Prihadi, menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai pondasi digitalisasi ekonomi.

“Digitalisasi tanpa literasi memadai bisa menimbulkan kesenjangan. Karena itu, BI mendorong sinergi pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar masyarakat memahami manfaat, keamanan, dan tata kelola keuangan digital,” jelas Ridzky. (Ali)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *