Sidoarjo, eksklusif.co.id – Kabupaten Sidoarjo meraih piagam penghargaan sebagai TP2DD Kabupaten dengan realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi tahun 2025. Penghargaan diberikan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TIPD, TPDD, dan TP2ED yang digelar pada Selasa (25/11/2025) oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Piagam penghargaan diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn.
Kabupaten Sidoarjo tercatat telah memenuhi salah satu indikator penting digitalisasi daerah yang tercermin dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD). Realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga dicatatkan sangat tinggi, yakni mencapai Rp10,32 miliar.
Pencapaian tersebut membuktikan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) telah berhasil mendorong indeks digitalisasi pemerintah daerah (DPD) di seluruh Jawa Timur masuk kategori Digital, dengan skor di atas 90% pada semester I tahun 2025. Ke depan, dukungan Pemda terus dibutuhkan untuk memperkuat program ETPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pertemuan yang mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilitas Harga, dan Mempercepat Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya Tahan” ini dihadiri oleh seluruh Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur.
Bupati Subandi pada kesempatan itu memaparkan strategi optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, KKPD diterbitkan oleh Bank Jatim dengan branding Bank Mandiri, dan pembayaran tagihan dilaksanakan tepat waktu agar limit kartu segera kembali dan bisa digunakan kembali.
KKPD digunakan untuk berbagai kebutuhan belanja rutin, antara lain:
-
Pembayaran listrik, telepon, dan air
-
Bahan bakar minyak (BBM)
-
Tiket dan hotel
-
Belanja modal di bawah Rp50 juta
-
Konsumsi (mamin)
-
Pemeliharaan kendaraan dinas
Pada tahun 2025, Kabupaten Sidoarjo memiliki 171 kartu KKPD yang digunakan oleh PA dan KPA.
Total belanja KKPD pada tahun 2024 mencapai Rp21.745.253.183, sedangkan total belanja KKPD tahun 2025 hingga 15 November 2025 tercatat sebesar Rp16.182.486.277.
“Pemerintah juga menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi pemegang KKPD sebagai antisipasi jika terjadi keterlanjuran penggunaan untuk kebutuhan pribadi,” ujar Bupati Subandi.
Ali
