Sidoarjo eksklusif.co.id l 08-09-2026
Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung sekaligus memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi dengan Forkopimda Sidoarjo,
Forkopimka, serta seluruh koordinator wilayah (korwil) SPPG se-Kabupaten Sidoarjo dan Koordinator Wilayah KPPG Surabaya.
Pertemuan tersebut membahas pemantauan perkembangan politik di daerah terkait monitoring
Dan evaluasi dinamika pelaksanaan program MBG serta peningkatan pelayanan dan kinerja
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa (8/9/2026),
Bupati Subandi menyampaikan bahwa program MBG merupakan salah satu program strategis nasional.
MBG memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia
Sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang sehat, aman, dan berkualitas.
Menurut Bupati Subandi, pelaksanaan program MBG tidak sekadar berkaitan dengan penyediaan makanan,
Akan tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial,
Pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kualitas generasi penerus bangsa.
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional.
Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegasnya.
Bupati Subandi menjelaskan, dalam pelaksanaannya, terjadi berbagai dinamika yang harus menjadi perhatian bersama.
Mulai kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan makanan, kualitas
Serta keamanan makanan, distribusi, penetapan penerima manfaat,
Sehingga pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat.
Karena itu, monitoring dan evaluasi sangat penting.
Tujuannya, memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi,
Dikoordinasikan, dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
Bupati Subandi menekankan,
Dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan yang nyata.
Pengawasan tidak cukup dilakukan dengan koordinasi saja.
Harus pula dipastikan bahwa seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standard operational procedure (SOP).
Termasuk, pentingnya memastikan kelengkapan perizinan SPPG sejak sebelum menjalankan kegiatan.
Dia meminta SPPG yang proses perizinannya belum selesai agar segera menuntaskannya.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu.
Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak.
Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.
Bupati Subandi juga meminta ada penguatan pendampingan dan pembekalan bagi pengelola SPPG.
Hal tersebut diperlukan agar setiap pengelola memahami tugas dan tanggung jawabnya.
Terutama dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.”Jelasnya…..(Ali)
