Sidoarjo, eksklusif.co.id l 07-11-2026
Harmonisasi antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan seluruh perangkat
Sebagai kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
Demikian kata Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)
Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong
Di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
“Harmonisasi dan profesionalisme juga merupakan kunci percepatan pembangunan di tingkat desa
Dan kelurahan,” tegas Bupati Subandi dalam acara yang juga dihadiri Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan,
Sekretaris Kecamatan, para kepala desa, lurah, serta perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong tersebut.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga mengapresiasi semangat peserta yang tetap mengikuti pelatihan meski digelar pada hari libur
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan..
Menurutnya, seluruh aparatur desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
Agar tata kelola pemerintahan berjalan profesional dan akuntabel.
Subandi yang pernah menjabat sebagai kepala desa mengingatkan bahwa hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa
Dan perangkat desa dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, ia meminta camat dan sekretaris kecamatan untuk terus melakukan pembinaan
Serta memperkuat koordinasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik.
Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron,
Maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegas Subandi.
la juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang mulai dari Musyawarah Desa (Musdes),
Penyusunan RAPBDes hingga penetapan APBDes.
Menurutnya, kepala desa harus memiliki roadmap pembangunan yang jelas
Agar seluruh program dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi mengungkapkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Untuk terus mendukung pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp 600 juta per desa.
Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah
Untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya…….(Ali)
