JAKARTA, Eksklusif.co.id – Irjen Pol Eko Hadi Santoso menyatakan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis hakim KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH terhadap Eko Hadi dalam sidang yang digelar hingga Selasa (17/11/2026).
Menurut Trunoyudo, majelis hakim menilai terduga pelanggar melakukan perbuatan tercela. Putusan tersebut disampaikan di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
“Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, perilaku pelanggaran dinyatakan perbuatan tercela,” jelasnya.
Meski telah menerima putusan PTDH, Eko Hadi memilih menempuh upaya banding atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya.
Nama Eko Hadi sebelumnya masuk dalam daftar empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Tiga nama lainnya yakni eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan dalam perkara tersebut, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, LSM hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, mulai dari dugaan penyadapan, akses ilegal, hingga penghilangan data elektronik. Ancaman hukuman dalam pasal-pasal yang diterapkan mencapai 10 tahun penjara untuk dugaan penyadapan.
Selain itu, Bareskrim Polri juga menangani laporan polisi terpisah terkait dugaan makar. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih melakukan penyelidikan guna memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tersebut.
Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution juga telah menerima putusan PTDH dalam sidang etik dan mengajukan banding atas keputusan tersebut. (Muis)
![]()













