SIDOARJO, Eksklusif.co.id – Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus berupaya keras melakukan penanganan darurat menyusul adanya luberan lumpur baru di titik P10D, yang terletak di sisi utara dan barat pusat semburan. Luberan yang diduga dipicu oleh penurunan tanah (subsidence) di sekitar tanggul tersebut kini berada dalam kondisi kritis lantaran lokasinya yang sangat dekat dengan jalur vital rel kereta api dan Jalan Raya Porong.
Guna merespons situasi kedaruratan ini, PPLS saat ini tengah melakukan langkah tanggap darurat berupa peninggian dan perkuatan tanggul yang mengalami kebocoran.
Kondisi tersebut juga mendapat perhatian serius dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang turun langsung melakukan tinjauan lapangan pada Senin pagi (13/7/2026). Kedatangan legislator Senayan ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) PPLS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mahdani, serta Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto.
Keselamatan Warga Sidoarjo Adalah Prioritas Utama
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, mendesak pihak PPLS untuk segera merumuskan dan mengeksekusi solusi konkret guna mengatasi kebocoran tanggul. Wabup menegaskan, keselamatan masyarakat Sidoarjo merupakan prioritas mutlak yang tidak boleh ditawar.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar warga saya selamat. Mengapa? Karena permasalahan warga yang terdampak bencana 20 tahun lalu saja belum sepenuhnya selesai, jangan sampai bencana serupa terulang kembali. Segera carikan jalan keluar, itu harapan saya,” tegas Hj. Mimik Idayana saat meninjau titik tanggul yang bocor.
Lebih lanjut, Wabup menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung penanganan ini. Pemkab Sidoarjo akan terus menjalin komunikasi erat dan memperkuat koordinasi lintas sektoral agar trauma kebencanaan masyarakat Sidoarjo akibat semburan lumpur dua dekade silam tidak terulang.
“Kami dari Pemkab Sidoarjo tetap berkomitmen penuh membantu serta terus berkomunikasi dengan panjenengan (Anda) sekalian dari Kementerian PU maupun DPR RI,” tambahnya.
Ancam Perekonomian Regional dan Nasional
Senada dengan hal itu, anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, memperingatkan bahwa keterlambatan penanganan kebocoran ini tidak hanya mengancam keselamatan warga sekitar, tetapi juga berpotensi melumpuhkan roda perekonomian nasional. Jalur transportasi Porong merupakan urat nadi logistik utama di Jawa Timur.
“Jika tidak segera ditanggulangi, dampaknya akan meluas dan bisa menghambat transportasi publik serta distribusi logistik karena ini merupakan jalan nasional. Jadi, ini tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa, tetapi juga bisa menghambat perekonomian Jawa Timur dan nasional,” jelas Bambang Haryo.
Sebagai langkah taktis, legislator tersebut meminta PPLS memperbesar volume pembuangan lumpur ke Sungai Porong secara masif, dengan fokus utama mempercepat penyedotan air dari dalam tanggul. Di samping itu, penguatan struktur dinding tanggul di seluruh area rawan harus segera direalisasikan.
“Saya meminta keseriusan dalam penanganan pembuangan lumpur menuju sungai, terutama airnya yang perlu kita percepat proses pembuangannya. Langkah kedua yang mutlak dilakukan adalah memperkuat kembali seluruh dinding tanggul lumpur ini,” pungkas Bambang Haryo.
(Red/Ali)
