Sidoarjo, eksklusif.co.id l 19-11-2026
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten memastikan
Setiap pengaduan masyarakat benar-benar Kominfo, Sidoarjo Sidoarjo berupaya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Hal itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Call Center 112
Dan SP4N-LAPOR! sekaligus Rakor Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Delta Artha Lt. 3 Sekretaris Daerah Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).
Rakor dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo Anita Inggit Zaenuris Shofa.
Para admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari unsur perangkat daerah, kecamatan, perusahaan daerah (Perusda),
Puskesmas, dan kelurahan mengikuti rakor tersebut.
Hadir pula admin Bakohumas serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari unsur perangkat daerah dan Perusda.
Sejumlah narasumber juga dihadirkan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas pengelola layanan.
Pada sesi monitoring dan evaluasi (Monev) SP4N-LAPOR!, materi disampaikan
Oleh Muhammad Khabibie selaku pranata komputer Diskominfo Sidoarjo,
Wahyu Prasetya dari PT Jasnita, dan Meyrinda Tobing selaku public speaker.
Sementara pada sesi Monev PPID, Andi Bagus Setiawan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
Serta Elok Suciati dari Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo hadir sebagai pemateri.
Dalam arahannya, Anita Inggit Zaenuris Shofa menyampaikan bahwa kegiatan itu menjadi bagian dari upaya
Diskominfo Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dan Call Center 112.
Menurutnya, koordinasi dan evaluasi secara berkala diperlukan agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani
Dengan baik dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
“Melalui kegiatan rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR!
Dapat semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat,” katanya.
“Setiap laporan yang masuk harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat,
Sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan,” imbuh Anita.
Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID
Di masing-masing perangkat daerah.
Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Pelayanan informasi publik melalui PPID juga perlu terus kita perkuat,” katanya.
Dari hasil pemantauan, lanjut Anita, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama kemampuan admin
Didalam mengelola permohonan informasi melalui website, memantau permohonan yang masuk, hingga memastikan tindak lanjutnya.
“Termasuk penyempurnaan formulir permohonan informasi secara daring agar lebih mudah digunakan
Dan proses pelayanan-nya dapat terdokumentasi dengan data yang ada,”Jelasnya………(Ali)
![]()













