SIDOARJO, Eksklusif.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melipatgandakan upaya guna mempercepat pembebasan lahan proyek pembangunan Flyover (Jembatan Layang) Gedangan. Selain membentuk tim khusus pengadaan tanah, Pemkab Sidoarjo juga telah mengamankan alokasi anggaran total sebesar Rp400 miliar demi memastikan pembayaran ganti rugi warga tidak terkendala.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan bahwa pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek strategis tersebut kini telah rampung sepenuhnya. Saat ini, fokus pemerintah daerah beralih pada percepatan penyelesaian administrasi pada 16 bidang tanah yang masih mengganjal, agar proses penilaian harga (appraisal) bisa dimulai tepat waktu.
“Kami bergerak cepat. Pengumpulan dokumen lahan hingga pengukuran terus berjalan secara paralel. Kami menargetkan proses appraisal sudah bisa dimulai pada Agustus nanti,” kata Subandi seusai memimpin rapat koordinasi di Ruang Delta Wicaksana, Sidoarjo, Kamis (16/7/2026).
Skema Anggaran Ganti Rugi Dua Tahun
Demi kelancaran proyek, Pemkab Sidoarjo menerapkan skema penganggaran khusus untuk ganti rugi lahan. Pemkab mengucurkan dana sebesar Rp200 miliar dari APBD 2026 dan telah menyiapkan tambahan Rp200 miliar lagi pada APBD 2027. Langkah taktis ini didukung dengan pembentukan Tim Pengadaan Tanah yang berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim penilai, serta konsultan hukum.
Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan bersama perangkat desa guna melakukan pelacakan dan membangun komunikasi dengan para pemilik lahan yang saat ini sedang berada di luar daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Muhammad Makhmud, menjelaskan bahwa belum tuntasnya 16 bidang tanah tersebut murni karena kendala administratif, bukan disebabkan oleh sengketa hukum.
Tantangan Logistik Pemilik Lahan
“Kendala utamanya adalah beberapa pemilik lahan saat ini berdomisili di luar daerah dan belum berhasil ditemui. Selain itu, ada satu bidang tanah yang ahli warisnya mencapai 57 orang dan dokumen kesepakatannya belum lengkap,” ujar Makhmud merincikan hambatan di lapangan.
Saat ini, DPUBMSDA bersama jajaran perangkat desa setempat tengah gencar menelusuri keberadaan para pemilik lahan agar proses pembebasan tanah ini dapat rampung sepenuhnya pada tahun ini.
Bupati Subandi menegaskan bahwa evaluasi dan koordinasi lintas sektor akan terus diperketat secara berkala demi menjamin proyek fasilitas publik ini berjalan mulus.
“Kami berupaya semaksimal mungkin. Tahun ini pembebasan lahan harus rampung agar pembangunan fisik jembatan layang bisa segera terwujud demi mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan,” pungkas Subandi tegas.
(Ali/Hum)
