BLITAR, Eksklusif.co.id – Agenda Buka Puasa Bersama (Bukber) dan santunan anak yatim yang digelar Polres Blitar pada Rabu (25/2) bertujuan mempererat tali silaturahmi dengan insan pers, namun malah menimbulkan rasa kekecewaan di kalangan sebagian jurnalis. Kapolres Blitar AKBP Rivanda S.I.K yang menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ternyata tidak menjangkau seluruh elemen pers di Kabupaten Blitar.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan bahwa institusi kepolisian tidak dapat bekerja secara mandiri. Menurutnya, wartawan memiliki peran krusial dalam mendukung stabilitas Kamtibmas di wilayah yang selama ini dikenal kondusif.
“Kerjasama dan sinergitas adalah kunci untuk hasil yang optimal. Kami selalu terbuka menerima kritik membangun sebagai bentuk kontrol guna meningkatkan pelayanan publik,” ucap AKBP Rivanda dalam sambutannya di depan para peserta undangan. Namun, pujian dan janji tersebut tidak terasa sama bagi semua pihak.
Sutrisno, SH., yang menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Media Monitor Hukum sekaligus Ketua Persatuan Insan Jurnalis Blitar (PIJAR), mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam. Sebagai organisasi pers yang telah lama eksis dan aktif di Blitar, PIJAR merasa tidak diperhitungkan dalam momen silaturahmi yang seharusnya inklusif.
“Sangat disayangkan, kami merasa seperti tidak dianggap ada. Padahal selama ini kami telah membangun kemitraan erat dengan Polres Blitar, khususnya dalam menyajikan pemberitaan yang mendukung program-program kepolisian,” tegas Sutrisno dengan nada menegaskan. Ia menambahkan, “Sinergitas yang digaungkan akan menjadi kosong jika elemen pers yang sudah terbukti berkontribusi justru terlupakan.”
Ketika dikonfirmasi terkait kelalaian ini, pihak Humas Polres Blitar menyebutkan alasan “lupa” akibat agenda yang disusun mendadak dan status pejabat Humas yang baru menjabat. Namun, alasan tersebut dinilai kurang profesional oleh kalangan jurnalis.
Jika memang Polres Blitar memandang media sebagai mitra strategis dalam pengelolaan Kamtibmas, koordinasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan tidak selektif. Meskipun kegiatan yang diakhiri dengan santunan anak yatim berjalan lancar secara administratif, dari sisi diplomasi media, langkah ini dinilai kurang optimal. Peristiwa ini menjadi pertanyaan besar: apakah sinergitas yang dibangun benar-benar inklusif, atau hanya sebatas formalitas untuk memenuhi target kegiatan tahunan?
(Swt)
