SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi-misi strategis nasional. Guna memantapkan stabilitas wilayah sekaligus mengawal program prioritas pusat, Pemkab Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (7/7/2026).
Rakor strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi. Agenda penting tersebut turut dihadiri oleh jajaran DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sidoarjo yang ikut andil mengawal arah kebijakan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang kokoh adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas regional. Baginya, urusan pemerintahan bukan sekadar persoalan administratif belaka, melainkan sebuah instrumen vital untuk menjaga ketertiban, memperkuat ketahanan sosial, serta merawat keharmonisan di tengah masyarakat.
“Sidoarjo memiliki posisi strategis dalam mendukung stabilitas Jawa Timur. Karena itu, kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif bersama Forkopimda, tokoh agama, hingga seluruh lapisan masyarakat,” ujar Subandi tegas.
Sokong Program Presiden Prabowo Subianto
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam rakor ini adalah komitmen penuh Pemkab Sidoarjo dalam menyukseskan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Subandi menilai program tersebut sangat vital dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.
Untuk memastikan kesuksesannya, Bupati Sidoarjo menginstruksikan langkah konkret dengan mengintegrasikan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) yang berada di tingkat desa dan kelurahan sebagai ekosistem pendukung MBG. Integrasi ini diharapkan mampu menyuplai bahan pangan lokal berkualitas tinggi sekaligus memutar roda perekonomian warga Sidoarjo.
Secara spesifik, Subandi meminta program ketahanan pangan di Kota Delta ini fokus mengamankan dan menyuplai tiga komoditas utama kebutuhan masyarakat.
“Pelaksanaan MBG memerlukan sinergi kuat antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan bersama harus diperketat agar kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan sasarannya terjamin,” cetusnya.
“Kita harus fokus pada tiga item kebutuhan dasar masyarakat, yaitu beras, gula, dan minyak. Kehadiran program pangan ini harus bisa meringankan beban ekonomi masyarakat secara langsung,” imbuh Subandi.
Menutup jalannya rakor, Bupati Sidoarjo mengajak seluruh elemen strategis daerah untuk merapatkan barisan demi mewujudkan Sidoarjo yang aman, sehat, maju, dan berdaya saing global.
“Saya mengajak Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah. Kita pastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.
(Red/Ali)
