SIDOARJO, Eksklusif.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar kegiatan “Ngopi” (Ngobrol Pintar) bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (5/8/2026). Acara ini digagas dalam rangka memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan strategis ini menghadirkan dua narasumber utama dari Kemendagri, yakni Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana. Acara tersebut turut diikuti oleh seluruh jajaran Kepala OPD, Staf Ahli, Asisten, serta pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Dalam arahannya, Sekda Fenny menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas.
“Perbaikan tidak bisa lagi ditunda dan tidak bisa ditawar. Mulai hari ini kita harus benar-benar berubah. Berbagai masukan dari Kemendagri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah,” tegas Fenny.
Fokus Penguatan Otonomi & Keuangan Daerah Sidoarjo:
----------------------------------------------------------------------
1. Narasumber Utama : Dirjen Bina Keuangan Daerah & Dirjen Otda Kemendagri
2. Target Utama : Perbaikan tata kelola pemerintahan & integritas OPD
3. Dasar Tindak Lanjut: Masukan & Pengawasan ketat dari Kemendagri & KPK
4. Komitmen Daerah : Bekerja Sesuai Regulasi (On the Right Track)
----------------------------------------------------------------------
Kembali ke Jalur Resmi dan Taat Regulasi
Fenny mengingatkan bahwa pengawasan terhadap roda pemerintahan saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, seluruh kebijakan maupun pelaksanaan program prioritas daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan transparan.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk kembali on the right track, bekerja sesuai regulasi, memperkuat integritas, dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama,” tambahnya.
Melalui ruang diskusi “Ngopi” ini, para kepala OPD diharapkan dapat berkonsultasi langsung dengan pihak Kemendagri mengenai berbagai kendala teknis pengelolaan keuangan dan aturan otonomi di lapangan, sehingga diperoleh solusi hukum yang tepat.
(Ali/Red)
