Sidoarjo, eksklusif.co.id – Pihak dari Keluarga seperti tertekan dan Sangat Keluhan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di RSUD RT. Notopuro kian memuncak.
Sistem tarif yang tidak flat dan terus meningkat berdasarkan durasi parkir dinilai tidak hanya membingungkan, Akan tetapi juga merasa sangat mencekik dari warga yang sedang merasakan hal ini ada di berada dalam situasi sulitan Alih-alih menjadi fasilitas publik yang ramah bagi pasien dan keluarga, rumah sakit justru dinilai menyerupai ruang komersial Yang dilaksanakan dengan memaksimalkan keuntungan.
Kalau mengacu ke Tarif parkir yang berubah-ubah pada jam tertentu memperkuat kesan bahwa orientasi pelayanan telah bergeser dari kemanusiaan ke bisnis.“Ini bukan mal.
Orang datang ke rumah sakit karena terpaksa, bukan untuk bersenang-senang.
Akan Tetapi justru diperas lewat parkir,”Ungkap seorang keluarga pasien dengan nada geram.
Didalam Kondisi seperti ini memicu pertanyaan serius : di mana posisi pemerintah daerah dalam melindungi warganya ?
Apakah kebijakan ini benar-benar merujuk pada Peraturan Daerah (Perda), atau justru menjadi contoh buruk amburadulnya tata kelola administrasi?
Sorotan juga mengarah pada dugaan adanya peran kuat vendor swasta dalam pengelolaan parkir.
Jika benar, publik menilai pemerintah daerah telah membuka ruang bagi praktik yang lebih mengutamakan keuntungan dibanding pelayanan.
Minimnya transparansi terkait skema kerja sama semakin memperkuat kecurigaan tersebut.
Lebih jauh, situasi ini menyeret isu yang lebih sensitif: konflik kepentingan di internal pemerintahan daerah.
Ketidakharmonisan antara elite eksekutif disebut-sebut berpotensi berdampak pada lemahnya pengawasan kebijakan publik,
Maka hal ini yang ujungnya merugikan Warga dan masyarakat yang sangat luas.
Jika persoalan sederhana seperti parkir rumah sakit saja tak mampu dikelola dengan adil, Oleh karena itu dari pihak publik memang pantas dan bisa untuk mempertanyakan bagaimana roda perekonomian daerah bisa berjalan sehat.
Jadi hal ini seperti Praktik yang dianggap “kotor” dan tidak berpihak pada rakyat hanya akan memperburuk kepercayaan terhadap pemerintah.
Sehingga mulai sekarang, sampai yang akan datang kok masih belum ada penjelasan resmi dari pihak RSUD Notopuro maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Kalau mengacu kepada Sikap diam ini justru mempertegas kesan abai terhadap keresahan warga dan masyarakat yang ada di kabupaten Sidoarjo
Masyarakat menuntut lebih dari sekadar klarifikasi. Evaluasi menyeluruh, transparansi kebijakan, Sehingga peninjauan ulang kerja sama dengan pihak swasta menjadi langkah mendesak yang harus segera dilakukan.
Jika tidak, rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat mencari harapan, justru akan terus dikenang sebagai simbol beban baru bagi warga yang Sakit Sampai memikir gimana caranya kalau bisa mencapai yang terbaik hal ini dikarenakan bagi orang sakit ke RS RT. Notopuro Kabupaten Sidoarjo.”Tegasnya. (Ali)
