Pemerintah

Pemkot Surabaya Segera Serahkan Usulan UMK 2027 ke Gubernur Jatim, Buruh Ajukan Rp6 Juta

×

Pemkot Surabaya Segera Serahkan Usulan UMK 2027 ke Gubernur Jatim, Buruh Ajukan Rp6 Juta

Sebarkan artikel ini
Foto: Ilustrasi Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya

SURABAYA – Eksklusif.co.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menyerahkan hasil pembahasan usulan Upah Minimum Kota (UMK) 2027 kepada Gubernur Jawa Timur. Usulan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi bersama unsur buruh dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan Kota Surabaya, Kamis (19/11/2026).

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, mengatakan hasil rapat telah disampaikan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk ditandatangani. Setelah itu, dokumen akan diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat Sabtu (21/11/2026).

“Setelah ditandatangani akan kita sampaikan ke Gubernur (Jawa Timur),” ujar Hebi, Jumat (20/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, kalangan buruh mengusulkan UMK Surabaya 2027 sebesar Rp6.035.680. Angka tersebut mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya tahun 2027 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Sementara itu, asosiasi pengusaha mengajukan perhitungan dengan nominal yang lebih rendah. Perbedaan usulan tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi sebelum menetapkan besaran UMK pada Rabu (25/11/2026).

Hebi menyampaikan, penentuan UMK harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Menurutnya, kenaikan upah perlu memperhatikan keberlangsungan perusahaan agar tidak memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pada prinsipnya juga harus ada keseimbangan. Kita harus merawat pelaku usaha juga. Jangan sampai UMK terlalu tinggi kemudian timbul banyak PHK. Itu yang kita hindari,” jelasnya.

Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa besaran upah tidak boleh terlalu rendah hingga membuat kebutuhan hidup layak pekerja tidak terpenuhi.

Pertimbangan tersebut, lanjut Hebi, juga harus mencakup keberlangsungan industri kecil dan mikro yang memiliki kemampuan usaha berbeda dengan perusahaan berskala besar.

Ia berharap keputusan yang nantinya ditetapkan Gubernur Jawa Timur dapat diterima dengan baik serta tetap menjaga iklim ekonomi yang kondusif di Kota Surabaya.

“Jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan ekonomi tidak berjalan. Ini akhirnya yang rugi semua, tidak hanya pengusaha tetapi pekerja juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, UMK Surabaya tahun 2026 tercatat sebesar Rp5.288.796. Sementara usulan dari kalangan buruh untuk tahun 2027 mencapai Rp6.035.680. (Gigih)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *