SIDOARJO, Eksklusif.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memetakan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai wilayah sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain pemetaan TPS 3R, Pemkab Sidoarjo juga mengembangkan sistem pengelolaan persampahan berbasis digital serta meningkatkan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Jabon, yang diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan apabila pola pengelolaan saat ini tidak segera dibenahi.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolaboratif oleh seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT hingga masyarakat.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi dengan tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait TPS 3R di Opsroom, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, seluruh kebijakan penanganan sampah akan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa langkah pembenahan harus segera dimulai agar persoalan sampah tidak semakin kompleks di masa mendatang.
“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan dashboard digital dalam pengelolaan persampahan. Sistem tersebut nantinya digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.
Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh TPS 3R yang ada. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah guna memperkuat kapasitas pengelolaan sampah di tingkat desa.
Berdasarkan data DLHK Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap harinya.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah.
(Red/Ali)
