DPR

Soroti Risiko Titik 10.D Lumpur Lapindo, DPRD Jatim Desak Evaluasi Total Kekuatan Tanggul

×

Soroti Risiko Titik 10.D Lumpur Lapindo, DPRD Jatim Desak Evaluasi Total Kekuatan Tanggul

Sebarkan artikel ini
Keterangan Foto : Anggota DPRD Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto, saat memberikan keterangan pers terkait urgensi penguatan infrastruktur dan mitigasi bencana pada dinding tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10.D Porong, Sidoarjo.

SIDOARJO, Eksklusif.co.id – Kondisi kestabilan tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10.D, Kabupaten Sidoarjo, kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo, dr. Benjamin Kristianto, mengingatkan adanya potensi risiko besar apabila tekanan dari dalam perut bumi kembali meningkat di kawasan tersebut.

Dokter Benjamin menjelaskan bahwa fenomena semburan lumpur Lapindo pada dasarnya dipicu oleh tekanan hidrostatik tinggi dari dalam bumi, yang melontarkan material berupa lumpur, gas alam, hingga zat cair lainnya ke permukaan.

“Tekanannya sangat tinggi. Saat meledak, yang keluar bukan hanya gas, tetapi juga cairan dan material lainnya,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Timur.

Ibarat Gunung Berapi Aktif

Menurut Benjamin, meskipun kondisi permukaan saat ini relatif landai dan tenang, bukan berarti potensi ancaman semburan telah hilang sepenuhnya. Anggota Komisi E DPRD Jatim ini mengibaratkan kawasan tersebut seperti gunung berapi yang sewaktu-waktu dapat kembali bergejolak jika akumulasi tekanan di dalam bumi meningkat.

“Karakteristiknya seperti gunung, kadang-kadang tenang. Tapi bukan berarti tidak bisa meletus lagi. Jika tekanan di dalam bumi meningkat, air maupun udara secara alamiah akan mencari celah untuk keluar,” jelas Benjamin.

Ia menilai konstruksi penahan lumpur Lapindo saat ini pada prinsipnya berfungsi layaknya sebuah bendungan (dam) sungai yang menampung material semburan. Oleh sebab itu, kondisi fisik tanggul wajib dipantau secara berkala tanpa putus. Jika debit material terus bertambah, tekanan terhadap dinding pembatas otomatis melonjak dan berisiko memicu jebolnya tanggul jika tidak diantisipasi secara dini.

Desak Dua Langkah Konkret Pemerintah

Menyikapi ancaman mitigasi ini, dr. Benjamin mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera duduk bersama mengambil langkah taktis yang nyata demi keselamatan warga sekitar.

Ia memaparkan dua langkah prioritas yang harus segera dieksekusi pemerintah:

  1. Penguatan Struktur Fisik: Melakukan audit teknis menyeluruh dan memperkokoh struktur tanggul eksisting agar mampu menahan peningkatan volume dan tekanan.

  2. Sistem Pengelolaan Terpadu: Merumuskan sistem manajemen pembuangan lumpur yang lebih efektif.

“Apakah cukup dibuang ke laut? Apakah perlu dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna tertentu? Atau perlu tambahan unit pompa? Semua opsi itu harus dikaji matang, sebab aliran pembuangan ke laut juga sangat bergantung pada kondisi pasang surut air,” terangnya.

Di akhir keterangannya, dr. Benjamin mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar tanggul kawasan Porong untuk tidak panik dan tetap beraktivitas normal, namun diiringi dengan peningkatan kewaspadaan. Ia meminta warga untuk aktif berpartisipasi dan segera melapor ke pihak berwenang jika menemukan indikasi teknis yang mencurigakan di lapangan.

“Masyarakat harus tetap tenang, pemerintah tengah merumuskan solusi terbaik. Namun, jika melihat ada tanda-tanda keretakan atau rembesan yang membahayakan pada tanggul di Porong, segera laporkan agar bisa ditangani secara cepat oleh pihak yang berwenang,” pungkasnya.

(Red/Ali)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *