SIDOARJO, Eksklusif.co.id – Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian daerah lain. Salah satunya Kabupaten Karangasem, Bali, yang melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo untuk mempelajari strategi peningkatan PAD di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati Sidoarjo, Subandi menerima langsung kunjungan kerja Bupati Karangasem, Bali, I Gusti Putu Parwata di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subandi didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Ainur Rahman, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, mengatakan Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki banyak kemajuan, khususnya dalam kemandirian fiskal, pengelolaan pendapatan daerah, hingga pemanfaatan teknologi pemerintahan.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini salah satunya terkait regulasi pendapatan daerah dan kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD. Ditambah ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, sedangkan di Karangasem masih mencapai 46 persen, sehingga kami perlu mencari strategi dan inovasi,” ujarnya.
Ia juga melihat adanya peluang kolaborasi antar daerah, termasuk dalam pengembangan potensi pariwisata. Menurutnya, sinergi tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan kawasan industri, tetapi juga diperkuat melalui sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi.
“Untuk meningkatkan PAD selain dari berbagai kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” katanya.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo terus memperkuat kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, teknologi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
“Saat ini Pemkab Sidoarjo tengah mengembangkan sistem data warehouse yang terintegrasi dengan seluruh OPD,” jelasnya.
(Red/Ali)
